Selain memantik ketimpangan ekonomi, Negara predatoris juga merusak konsep hakiki legitimasi politik dan hukum yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak
Articles on Pemerintah
Displaying all articles
‘Viral-based policy’ tidak selalu negatif, bahkan memberikan ruang untuk kerja sama pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan bukti di lapangan.
Pungli memiliki efek domino lain seperti aspek ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan sampai kesejahteraan masyarakat Indonesia
Komitmen pemerintah dalam menjunjung prinsip negara hukum tengah dipertanyakan. Saatnya kembali memastikan penerapan ‘rule of law’ dalam pemerintahan.
Alih-alih mendorong ASN berwirausaha, pemerintah harusnya menggarap serius isu penghasilan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi seperti jalan di tempat.
Polemik yang sering terjadi terkait administrasi karier dosen hanyalah gunung es dari dominasi instansi pemerintah dan logika birokrasi yang telah mengakar di Indonesia sejak zaman penjajahan.
Ketika berbicara layanan publik, birokrasi seakan didorong untuk menciptakan sesuatu yang bisa dihitung, disajikan secara visual dan diseremonikan, seperti aplikasi digital.
Rendahnya kepercayaan warga Sulawesi Selatan kepada pemerintah menjelaskan mengapa masyarakat di sana tidak melakukan banyak upaya untuk mematuhi protokół kesehatan.
Mengapa sekelompok orang pintar dapat membuat keputusan yang salah?
Masyarakat memaknai sekaligus menegosiasikan pembatasan sosial dengan cara-cara yang kreatif. Dengan kata lain, masyarakat memaknai pembatasan ruang sosial secara berbeda dengan maksud pemerintah.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Mereka memimpin dengan menggunakan gaya komunikasi retorika restoratif yang humanis dan strategis yang menjadi inspirasi para pemimpin lain dalam mengatasi krisis pandemi.
Ketangguhan komunitas terhadap banjir bergantung pada aspek manusia dan sosial masyarakat, dan memerlukan kolaborasi lintas sektoral
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Masyarakat pun perlu perlu terlibat dalam kegiatan pembelajaran murid.
Pendekatan keamanan yang lebih keras bisa kontra-produktif dalam penanganan terorisme dan bahkan melemahkan supremasi sipil.
Top contributors
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Editor di birokratmenulis.org, Universitas Gadjah Mada
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lead, Communications and Outreach, Australia-Indonesia Centre
-
Associate Professor, School of Public Health, The University of Queensland
-
Associate Professor, Communicable Disease Control, The University of Queensland
-
The University of Queensland
-
Associate Professor of Organisations and Innovation and Author of "The Collective Edge: Unlocking the Secret Power of Groups", UCL
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Vice Dean on Academic, Research and Innovation School of Public Health, Universitas Hasanuddin
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Lecturer at Department of Communication, Universitas Brawijaya
-
Lecturer in Global Health, Griffith University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Dosen Tetap Bidang Politik Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta