Pilihan Indonesia untuk mengkategorisasikan ojol sebagai pengusaha UMKM berisiko berjalan mundur dari tren baik yang ada di tingkat global.
Articles on Pekerja informal
Displaying 1 - 20 of 24 articles
Para perempuan pembatik harus melewati proses panjang pembuatan batik mulai dari menjemur, memilah bahan, hingga risiko gagal warna yang luput dari sorotan.
Memangkas potongan aplikator cuma solusi instan dari sekian banyak pekerjaan rumah menciptakan keadilan bagi 7 juta driver ojek online dan puluhan juta pekerja informal lainnya.
Kampung nelayan harus mempermudah akses kredit renovasi ataupun membangun rumah baru. Koperasi desa Merah Putih bisa menjadi tulang punggung untuk menggenjot pemulihan rumah nelayan sekaligus kegiatan mereka sehari-hari.
Sebuah organisasi secara tidak sadar berpotensi membatasi kemampuannya sendiri belajar, mengoreksi kesalahan, dan beradaptasi dengan perubahan.
Tanpa standar yang jelas, pengguna akan sulit membedakan antara komitmen lingkungan yang serius dan promosi hijau yang dangkal.
Dalam jangka panjang, praktek seperti ini dapat menggerus kepercayaan yang berarti turut berimbas pada perusahaan penyedia layanan transportasi tersebut.
Mempertahankan dokumen penghasilan formal sebagai syarat utama perumahan berisiko membuat jutaan pekerja informal takkan memiliki rumah
Ekonomi yang benar-benar sehat seharusnya terasa di empat pos sekaligus: angka PDB naik, rupiah stabil, upah riil pekerja ikut naik, dan pekerjaan layak tercipta.
Peran strategis pemerintah dibutuhkan dengan menjadikan perpres ini sebagai langkah awal membongkar struktur yang selama ini mengabadikan ketimpangan.
Meski berjasa mengurangi sampah, pemulung kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Negara juga abai pada mereka Sistem jaminan sosial belum menjangkau pemulung.
Kalaupun Gen Z dianggap tak layak kerja, mengapa para pemberi kerja enggan merekrut pekerja senior yang memiliki karakteristik etos kerja gaya lama.
Persoalan sistem pengupahan juga menunjukan benih ketimpangan yang terbentuk oleh sistem. Mayoritas pemerintah provinsi tidak bisa menetapkan besaran UMP yang tergolong layak menurut rujukan KHL.
Pemerintah perlu memikirkan pendekatan lanjutan yang berkeadilan bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki kemewahan untuk WFH
‘Slow living’ sulit dicapai karena sudah menjadi instrumen politik dan ekonomi yang bersifat sistemik.
Pembahasan mengenai green job masih menjadi sub pembahasan dalam dokumen kebijakan yang masih cenderung makro tanpa turunan kebijakan teknis yang komprehensif.
Dengan dukungan pelatihan yang tepat sasaran, peluang untuk mendapat akses pekerjaan yang lebih layak akan terbuka lebar bagi para sopir ojol.
Situasi ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja, terutama dalam sektor informal yang mempekerjakan pekerja gig melakukan aksi eksploitasi.
Tenaga kerja Indonesia tidak hanya kalah dari segi keahlian, faktor penunjang seperti kemampuan bahasa asing pun tertinggal dibandingkan negara lain.
Di krisis-krisis ekonomi sebelumnya, sektor informal menjadi bantalan masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sektor ini beradaptasi menghadapi situasi-situasi tak terduga.
Top contributors
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Strategi Pemasaran Kewirausahan, Universitas Pendidikan Nasional
-
Mahasiswa Doktoral Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Pengajar, Universitas Gadjah Mada
-
Mahasiswa Doktoral, Universitas Pendidikan Indonesia
-
Peneliti, Pusat Riset Kependudukan BRIN
-
Research assistant, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur Kebijakan Publik, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer in School of Business and Management ITB and PhD Student in Economic Geography, London School of Economics and Political Science
-
Senior Research and Policy Specialist, Center for Indonesian Policy Studies; Australian National University
-
Peneliti bidang ekologi manusia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta