Kemunculan ribuan aplikasi pemerintah sejauh ini hanya mengutamakan kuantitas, seakan hanya ‘latah’ teknologi, tidak diiringi dengan jaminan layanan akses yang berkualitas.
Articles on Luminate
Displaying 41 - 60 of 154 articles
Akun-akun ‘kampus cantik’ merupakan gejala budaya pendisiplinan tubuh perempuan di lingkungan kampus, tempat yang seharusnya menjadi ruang kritis.
Registrasi PSE oleh Kemkominfo memunculkan kontroversi. Namun, risiko pelanggaran privasi dan eksploitasi konsumen oleh PSE lebih besar ketimbang risiko penyalahgunaan registrasi PSE oleh Pemerintah.
Banyak dari orang tua atau wali dari para penyandang disabilitas yang menutupi keberadaan anggota keluarga mereka tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan dan menyembunyikan keberadaanya.
Tuntutan pengemudi lebih sering dijawab dengan algoritma aplikasi dan diskusi satu arah. Aksi protes jadi pilihan pengemudi untuk melawan “pembungkaman”.
Pembela HAM rentan menjadi korban kriminalisasi, stigmatisasi dan persekusi lantaran kerja-kerja kritis yang mereka jalankan.
Bukan melindungi, kewajiban PSE untuk melapor ke Kemnenterian Informasi dan Teknologi malah bisa ancam hak para pengguna.
Ramai obat bius dijual di platform belanja daring, bagaimana bisa barang ilegal kerap lolos dari pengawasan?
Sebelum berkecimpung dalam gig economy dan bisnis platform – yang berpotensi menimbulkan bubble ekonomi – ada baiknya kita berpikir ulang soal stabilitas dan keamanan kerja.
Istilah atau tagar ‘#healing’ semakin populer di kalangan anak muda dan netizen Indonesia untuk menggambarkan jalan-jalan atau mengunggah foto liburan di media sosial.
Belajar dari penanganan pandemi COVID-19, transformasi digital pelayanan publik sektor kesehatan perlu ditopang oleh tata kelola data yang baik. Tanpanya, janji kemudahan akses akan sulit terpenuhi.
Upaya digitalisasi distribusi subsidi minyak goreng dan Pertalite malah bisa halangi penerima mendapat hak mereka. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak memiliki gawai dan akses internet.
Cyber sexism dan seksisme adalah bentuk dominasi patriarki yang perilakunya mampu menyebar dan saling berubah bentuk.
Masih banyak netizen muda yang salah paham tentang pendidikan seksual dan minim wawasan tentang kesehatan reproduksi.
Akibat regulasi iklan rokok yang masih lemah di platform besutan Meta, para pengguna muda menjadi sasaran empuk para produsen untuk promosi rokok elektrik mereka.
PayLater permudah konsumen berbelanja saat kondisi seret, namun memiliki potensi pembelian konsumtif dan bunga “berbunga”, Bagaimana konsumen dapat menyikapi inovasi teknologi ini dengan bijaksana?
Banyak pula biro psikologi yang menyediakan jasa telekonseling sebagai layanan tambahan, dengan biaya yang mungkin lebih terjangkau dibanding konseling konvensional.
Nilai seni digital atau objek digital lainnya tergantung pada seberapa banyak seseorang bersedia membayar untuk itu.
Aksi pamer konten media sosial berisiko meningkatkan perburuan dan perdagangan satwa ilegal yang memperburuk keterancaman biodiversitas Indonesia.
Pengemudi online riuh menentang penurunan tarif. Penetapan harga yang bergantung pasar membuat penyedia platform ojek online berlomba-lomba menyediakan layanan murah demi menggaet pelanggan.
Top contributors
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Associate Professor, Monash University
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Blockchain researcher, INSA Lyon – Université de Lyon
-
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang
-
Professor of Information Systems, Michigan State University
-
Research Associate, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, PR2Media
-
Lecturer at Constitutional Law Department and Researcher at Center for Law and Technology (CTRL), Faculty of Law UGM, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Center for Indonesian Policy Studies
-
Senior Lecturer in Digital Marketing, University of the West of Scotland
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Associate Professor, Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Analis Kebijakan, Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikdasmen
-
Faculty Member, Universitas Prasetiya Mulya