Jangan senang dulu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa jadi merugikan pelaku bisnis Indonesia.
Articles on Luminate
Displaying 21 - 40 of 154 articles
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Presiden El Salvador Nayib Bukele berpikir menjadikan Bitcoin alat pembayaran resmi akan merevolusi ekonomi negaranya. Sayangnya, dia salah.
NGO lingkungan dapat menggunakan media sosial untuk mendorong aktivisme bagi anak muda dengan cara membuat konten spesifik untuk anak muda, membentuk komunitas, dan mengajak kepada aksi langsung.
Meski metaverse menawarkan ruang virtual baru untuk perkuliahan di masa depan, masih ada banyak masalah filosofis yang bisa muncul.
Juul setuju untuk tidak menggunakan influencer berbayar di platform media sosial yang mempromosikan produk atas nama merek untuk uang kompensasi atau keuntungan lainnya.
Alih-alih terjadi distribusi ekonomi, rezim ekstraksi data telah menggunakan hasil kerja sosial dari jutaan subjek data dan menempatkan subjek data pada posisi keamanan yang rentan
Indonesia kini masuk dalam deretan negara yang menyediakan visa digital nomad bagi turis asing yang ingin kerja sambil liburan. Apa itu visa digital nomad dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkannya?
Di satu sisi, pemerintah sangat semangat melakukan transformasi digital. Di sisi lain, mereka justru menunjukkan kegagapan dan ketidaksiapan untuk memitigasi peretasan.
Disinformasi adalah wabah yang menginfeksi semua bentuk media, tetapi banyak upaya dapat dilakukan mengendalikannya.
Penelitian menunjukkan sebagian besar orang masih berjuang dengan transformasi digital yang diterapkan oleh pemerintah dan bisnis. Namun, solusinya belum tentu dengan menambah lebih banyak teknologi.
Banyak platform pendidikan daring terbukti terlibat praktik penyalahgunaan data anak. Seperti apa risikonya, dan apakah UU PDP yang baru disahkan sudah cukup untuk mengatasinya?
Selain membentuk kelembagaan, pemerintah harus pastikan seluruh lapisan masyarakat teredukasi akan pentingnya data pribadi.
Revolusi Industri 4.0 mengancam penyerapan tenaga kerja, dan kebijakan pajak bisa jadi solusi sementara. Namun, hal ini perlu dukungan kebijakan lainnya dari pemerintah.
Banyak tantangan menanti mereka yang ingin berkarir menjadi influencer dan kreator konten.
Disahkannya RUU PDP akan menjadi sebuah langkah awal yang baik untuk Indonesia meskipun ada beberapa poin yang tetap harus dikawal.
Gig economy membuat konsep hubungan kerja berbasis “kemitraan” menjamur. Belum adanya payung hukum yang mendeskripsikan relasi kerja ini membuat para “mitra” berpotensi dieksploitasi.
Riset kami menemukan bahwa meski Gen Z di Indonesia cenderung percaya pada sumber kredibel, mereka masih kesulitan mendeteksi hoaks yang beredar di media sosial.
Wacana kualitas sains ini menonjol sejak diskusi publik ramai membahas tentang topik yang mempunyai dampak sosial yang tinggi seperti perubahan iklim, keraguan vaksinasi atau pandemi COVID-19.
Narsisisme di kalangan kaum muda tak hanya berupa aktivitas keranjingan swafoto, tapi juga bisa muncul dalam bentuk ekspresi atau terkadang fanatisme kelompok keagamaan.
Top contributors
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Associate Professor, Monash University
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Blockchain researcher, INSA Lyon – Université de Lyon
-
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang
-
Professor of Information Systems, Michigan State University
-
Research Associate, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, PR2Media
-
Lecturer at Constitutional Law Department and Researcher at Center for Law and Technology (CTRL), Faculty of Law UGM, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Center for Indonesian Policy Studies
-
Senior Lecturer in Digital Marketing, University of the West of Scotland
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Associate Professor, Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Analis Kebijakan, Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikdasmen
-
Faculty Member, Universitas Prasetiya Mulya