Multifungsi militer tidak hanya berpotensi represi, tetapi juga membuat prajurit menjadi “kurang militer” (demiliterisasi).
Articles on Legislasi
Displaying all articles
Rencana pemerintah membatasi penggunaan medsos untuk anak-anak dapat menyebakan tidak fokusnya legislasi dalam menyasar masalah utama dan penumpukan aturan hukum.
Tindakan DPR mengebut pembahasan undang-undang bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Pasal-pasal terkait pemerataan tenaga kesehatan pun masih menjadi kontroversi, terutama terkait produksi tenaga kesehatan, pendidikan, standar kompetensi, dan posisi organisasi profesi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. RUU ini nantinya akan mencabut 9 undang-undang yang berkaitan dengan…
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
Jumlah rancangan undang-undang yang dibahas menjadi undang-undang setiap tahunnya selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbaikan perlu dilakukan.
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
Ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan penundaan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Top contributors
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Policy and Research Director, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta