Konstitusi Indonesia membuka ruang untuk pemakzulan pemimpin negara, baik presiden maupun wakil presiden. Namun, tidak akan semudah itu melengserkan Gibran.
Articles on DPR RI
Displaying all articles
Tindakan DPR mengebut pembahasan undang-undang bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Perubahan ambang batas parlemen perlu dilakukan untuk menjaga proporsionalitas keterwakilan masyarakat dan memenuhi prinsip keadilan wakil rakyat.
