Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Articles on KPK
Displaying 21 - 22 of 22 articles
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia - Associate, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Pengajar pada Fakultas Hukum
-
Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Professor, Brian Picot Chair in Ethical Leadership, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Researcher
-
PhD Candidate focusing on Public Sector Integrity and Management, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Diponegoro
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi , Indonesian Institute of Sciences (LIPI)