Belum ada vaksin atau obat untuk COVID-19; perang melawan virus ini dapat dilakukan lewat perubahan perilaku. Ini cara kerjanya.
Articles on Kebijakan
Displaying 21 - 33 of 33 articles
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Diagram Voronoi adalah cara untuk memetakan sebuah titik layanan terdekat (misalnya sekolah) dari titik lain (misalnya rumah siswa) dengan membuat garis khayal yang membentuk kawasan sel.
Indonesia membutuhkan kementerian urusan digital kalau ingin memanfaatkan potensi dan menuntaskan masalah.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Saatnya SINTA tidak hanya berhenti sebagai repositori sitasi dan kepakaran, tapi juga menjembatani kubu riset dan kebijakan untuk mengatasi masalah bersama.
Kita bisa melihat bagaimana kebijakan pembangunan dapat merugikan masyarakat lokal dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.
Beberapa ‘narasi’ usang yang berulang diakui sebagai penyebab banyaknya persoalan yang dihadapi oleh sistem penjara di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini?
Agar kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan efektif, maka konsep kemiskinan harus dimaknai secara mendalam disamping mulai menerapkan paradigma kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tarif listrik tidak akan naik hingga akhir 2019, tahun pemilihan presiden. Padahal penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan subsidi listrik sebelumnya mendorong peningkatan efisiensi pemakaian listrik.
UU Desa menjanjikan perubahan besar di pedesaan tapi masih menghadapi banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Banyak pemerintah menggunakan Big Data dalam merancang perbaikan kota. Namun pertimbangan etis harus ada agar tidak membahayakan privasi warga atau memperparah ketimpangan sosial.
Pembuat kebijakan seharusnya lebih baik mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada para peneliti. Dan peneliti seharusnya menyadari program dan area yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Top contributors
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University
-
Associate Dean (International and Advancement) and Professor of Mental Health and Implementation Science, University of Technology Sydney
-
Lecturer, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Ketua Departemen Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia
-
Researcher, SMERU Research Institute
-
Postdoctoral Research Fellow, Utrecht University
-
Asst. Prof at Faculty of Helath Sciences, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA and Ph.D Student at Faculty of Education and Psychology ELTE, Eötvös Loránd University
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Director, Center for the Humanities and the Public Sphere; Lecturer in Sociology and Criminology & Law, University of Florida
-
Associate Professor, Experimental and Behavioural Economics, Nanyang Technological University
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute