UU TNI memberi wewenang bagi militer untuk menanggulangi keamanan siber. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi warga sipil.
Articles on keamanan siber
Displaying all articles
Lanskap ancaman siber berkembang dengan cepat, Prabowo-Gibran harus memperkuat tiga pilar utama keamanan siber: infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi.
Rentetan serangan siber terjadi belakangan menunjukkan pertahanan siber Indonesia sangat rentan. Rezim baru perlu memahami peta ancaman sebelum menyiapkan strategi keamanan siber yang lebih andal.
Akun media sosial Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat kebobolan dan menimbulkan pergolakan di pasar. Peristiwa ini menegaskan kembali pentingnya keamanan siber bagi institusi keuangan.
Pembentukan Angkatan Siber bukan ide yang buruk, tetapi pembentukannya harus penuh pertimbangan, jangan sampai menjadi alat untuk membungkam publik.
Alih-alih terjadi distribusi ekonomi, rezim ekstraksi data telah menggunakan hasil kerja sosial dari jutaan subjek data dan menempatkan subjek data pada posisi keamanan yang rentan
Di satu sisi, pemerintah sangat semangat melakukan transformasi digital. Di sisi lain, mereka justru menunjukkan kegagapan dan ketidaksiapan untuk memitigasi peretasan.
Mulai 2022 dengan memperbaiki password Anda. Idealnya Anda dapat memakai password manager, tapi minimal pastikan akun keuangan, sosial, dan pekerjaan Anda punya sandi yang kuat dan unik.
Bayangkan organisasi yang menyipan data Anda diretas. Bagaimana cara menilai risiko ancamannya, dan apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri Anda sendiri?
Indonesia telah memiliki fondasi yang relatif dalam pertahanan siber, namun ini belum cukup untuk menghadapi pelbagai tantangan pertahanan siber yang terus berkembang.
Tidak hanya pengembang, namun para pihak yang mendesain teknologi dan platform di mana aplikasi seluler dibuat dan dipasarkan, juga harus diminta pertanggungjawabannya dalam melindungi data pengguna.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Beberapa analis telah mulai mengadvokasi keterlibatan pemerintah yang kuat dalam pengembangan dan pengaturan standar keamanan siber dan dunia maya untuk satelit dan aset luar angkasa lainnya.
Indonesia akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Tapi RUU tersebut perlu dibenahi karena beberapa pasalnya berpeluang melukai hak asasi manusia.
Berikut beberapa praktik terbaik yang kami ajarkan di klinik keamanan dunia maya.
Kami memeriksa apakah layanan penyedia VPN sesuai dengan klaim dan janji mereka.
Mengubah pengaturan default ponsel pintar Anda dapat menyelamatkan Anda dari perusahaan pengumpul data lokasi.
Selain keterampilan teknis, mereka ingin orang-orang yang mereka rekrut memiliki keterampilan komunikasi, bekerja dengan baik dalam tim, dan menunjukkan empati dan integritas.
Badan Siber dan Sandi Negara seharusnya “naik kelas” dari sekadar mengurusi teknis, menjadi fokus sebagai koordinator keaman siber bagi kepentingan Indonesia.
Top contributors
-
Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
ICT Policy Analyst, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Associate Professor, Monash University
-
Research Assistant Professor, IMDEA Networks Institute, Madrid, Spain; Research Scientist, Networking and Security, International Computer Science Institute based at, University of California, Berkeley
-
Assistant Professor of Global Security, American University School of International Service
-
Professor of Cyber Security Practice, Edith Cowan University
-
DPhil/PhD Student in Information, Communication, and the Social Sciences at Oxford Internet Institute & Bakrie Scholar Fellow, University of Oxford
-
Lecturer at Universitas Tidar and Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Tidar Magelang
-
Assistant Professor, Public Policy & Management, Monash University
-
Lecturer in Law & Advocate, High Court of South Africa, University of KwaZulu-Natal
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
