Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin. UU KUHP ini akan menggantikan KUHP…
Articles on RKUHP
Displaying all articles
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Beberapa waktu lalu warganet di media sosial sempat resah perihal pasal dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check…
Pembela HAM rentan menjadi korban kriminalisasi, stigmatisasi dan persekusi lantaran kerja-kerja kritis yang mereka jalankan.
Di episode SuarAkademia kali ini, kami membedah risiko kemunduran hukum lingkungan jika RKUHP disahkan, imunitas pejuang lingkungan, hingga aturan pidana lingkungan yang ideal di sela perubahan iklim.
Data dan riset menunjukkan bahwa ada banyak remaja perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, dengan angka yang lebih kecil lagi pada laki-laki.
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Akademisi harus turut mengambil peran untuk memihak kepentingan publik, serta menjadi panutan bagi mahasiswanya dalam mendorong partisipasi politik.
Bravo mahasiswa 2019!
Keadilan restoratif dapat membantu menegakkan keadilan dengan tetap tetap menghargai hak asasi pelaku kejahatan.
RUU KUHP dapat berakibat negatif bagi anak-anak pekerja migran Inodnesia di Sabah, Malaysia.
Top contributors
-
Dosen Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer in Social Psychology, Universitas Airlangga
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate professor, Universitas Padjadjaran
-
Senior Researcher, PUSKAPA
-
PhD Candidate in Social Psychology, The University of Queensland
-
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Researcher
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law