Pengembangan geotermal di Indonesia picu berbagai dampak buruk dan pelanggaran HAM yang merugikan warga lokal. Namun, pemerintah dan perusahaan justru mengabaikannya.
Articles on HAM
Displaying 1 - 20 of 43 articles
Teror air keras terhadap Andrie Yunus menandai “malapetaka” baru bagi pembela HAM. Di tengah mandulnya hukum nasional dan label ‘antek asing’, keterlibatan PBB dalam memantau kinerja perlindungan HAM Indonesia amatlah mendesak untuk mendorong perbaikan.
Presidensi Dewan HAM PBB memberi Indonesia panggung untuk membangun reputasi internasional, namun kondisi penegakkan HAM di dalam negeri masih miris.
Serangan dan ancaman kepada pers yang terus berlanjut, ditambah minimnya respons yang layak dari pemerintah, mengindikasikan mundurnya demokrasi di Indonesia.
Warga terdampak bencana Sumatra dapat menggugat pemerintah ke pengadilan. Gugatan bisa diajukan melalui pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri .
Pemerkosaan Mei 1998 merupakan tragedi yang dikecam dunia internasional. Penyangkalan terus-menerus oleh pemerintah bisa memperburuk citra Indonesia di mata global.
Media tampaknya kesulitan dalam mencari kebaruan dan buntu untuk mengaitkan isu HAM dalam konteks jangka panjang yang lebih besar secara mendalam.
Skor berkisar 0,1 dari skala 0-1, PUSHAM UII menilai bahwa performa HAM pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama suram dari sisi peraturan perundang-undangan.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
Kerja sama antara ASEAN dan Uni Eropa dalam mempromosikan HAM dan demokrasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang, meskipun keduanya memegang prinsip yang bertolak belakang.
Pada 14 Februari, lebih dari 204 juta pemilih di Indonesia menghadapi tantangan untuk memilih capres yang memiliki posisi paling jelas dalam isu-isu HAM.
Berbeda dengan Pemilu 2019 lalu yang sangat kental dengan sentimen agama, Pemilu kali ini tampaknya tidak ada polarisasi agama yang terlalu tajam. Isu HAM terlihat lebih mendominasi diskusi publik.
Jika kita punya Pengadilan HAM, mengapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial?
Moderasi konten masih akan tetap memegang peranan penting pada era digital.
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
Politik homofobia kini tidak hanya ditujukan kepada kelompok non-heteroseksual saja, tetapi juga kepada orang yang memiliki pemikiran yang inklusif terhadap kelompok minoritas seksual.
Bukan melindungi, kewajiban PSE untuk melapor ke Kemnenterian Informasi dan Teknologi malah bisa ancam hak para pengguna.
Jika tujuannya adalah pencegahan kekerasan seksual, maka yang perlu diutamakan adalah intervensi sosial, seperti pendidikan seksual serta edukasi terhadap pelajar.
Video amatir pun dapat digunakan sebagai bukti untut menuntut pelaku tindak kekejaman di seluruh dunia – namun bukti digital ini harus bisa disimpan dengan baik.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Top contributors
-
Peneliti Hak Asasi Manusia dan Dosen Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer, Universitas Diponegoro
-
PhD Student, Australian National University
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Researcher on politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
PhD Candidate, Distributed Ledgers / Blockchain Technology, Cardiff Metropolitan University
-
Assistant Professor, Department of Society, Politics and Sustainability, ESADE
-
Senior lecturer in management, Charles Sturt University
-
Head of Center for Security and Peace Studies, Universitas Gadjah Mada
-
Head of Department of Employment Relations & Human Resources, and Professor, Griffith University
