Pengembangan geotermal di Indonesia picu berbagai dampak buruk dan pelanggaran HAM yang merugikan warga lokal. Namun, pemerintah dan perusahaan justru mengabaikannya.
Articles on Pelanggaran HAM
Displaying all articles
Presidensi Dewan HAM PBB memberi Indonesia panggung untuk membangun reputasi internasional, namun kondisi penegakkan HAM di dalam negeri masih miris.
Perdamaian antara pemerintah dan GAM adalah pencapaian besar, namun kejahatan perang dan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia masih belum dipertanggungjawabkan.
Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Suharto adalah proses politik. Dengan posisi Prabowo sebagai Presiden, potensi konflik kepentingan sangat terlihat jelas.
Kelihaian Prabowo menyesuaikan diri dengan perubahan konstelasi politik mencerminkan perpaduan ambisi pribadi, keluwesan strategis, dan realitas politik Indonesia.
Banyaknya aktivis HAM dan korban Orde Baru di kabinet Prabowo justru menjadi senjata bagi pemerintah untuk agenda pemutarbalikkan fakta yang bertujuan mengubur perlahan isu pelanggaran HAM negara.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Apa saja isu krusial yang perlu disorot dari janji pasangan ini?
Jika kita punya Pengadilan HAM, mengapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial?
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
Hasil riset membuktikan bahwa KKB adalah pelaku utama kekerasan di Papua. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa negara mungkin pernah salah dalam memperlakukan OAP di masa lalu.
Belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil dan tuntas.
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial.
Untuk menarik perhatian pada konflik baru di Papua Barat, peneliti Australia menengok puluhan tahun ke belakang untuk mendokumentasikan insiden kekerasan dalam proyek pemetaan baru.
Perlindungan terhadap masyarakat adat belum terpenuhi, sementara eksistensi mereka terancam dengan upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan.
Dimulai dari perang narkoba hingga tindakan keras terhadap aktivis hak asasi manusia dan lingkungan, hidup orang filipina semakin menakutkan.
Top contributors
-
Lecturer, Universitas Diponegoro
-
PhD Student, Australian National University
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Associate professor, Universitas Jenderal Soedirman
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
Lecturer in archaeology (UNE) and Charitable Projects Manager (Everick Foundation), University of New England
-
Lecturer of Criminal Law Study, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
-
Professor of Archaeology and Biological Anthropology, School of Social Science, The University of Queensland
-
Associate professor, Institut Teknologi Bandung
-
Lecturer in International Law and Global Justice, Universitas Nasional
-
Lecturer, University of Wollongong
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada