Meski mencakup 70 juta orang, masyarakat adat di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah semasa pandemi.
Articles on HAM
Displaying 21 - 40 of 43 articles
Penelitian dua tahun kami menunjukkan bagaimana penulis dan jurnalis perempuan menggunakan platform daring untuk terlibat dalam aktivisme gender, dan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada melalui media digital.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Kesalahan logika semacam hadir dalam analisis tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus 1965.
Analisis saya atas 3.000 halaman dokumen militer internal rahasia memperkuat hasil penelitian lainnya yang menunjukkan keterlibatan pihak militer Indonesia dalam aksi pembunuhan massal 1965-66.
Informasi terkait emisi dari sumber tidak bergerak seperti PLTU, seharusnya bisa tersedia dengan mudah bagi masyarakat.
Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKTCHI) bisa menjadi gerbang masuk yang baik untuk membahas masalah-masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terlupakan di Indonesia.
Sebanyak 75 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih secara acak sebagai sampel, kesemuanya memiliki tingkat pengungkapan informasi HAM yang rendah.
HAM di 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan menjadi harapan ke depannya.
Di tengah kebuntuan penuntasan kasus HAM di Indonesia, kita dapat belajar dari keberhasilan rekonsiliasi di Maluku yang mengalami kekerasan antara warga Muslim dan Kristen pada 1999-2002.
Riset kami pada tahun 2018 menunjukkan keengganan pejabat pemerintahan lokal dalam melaksanakan Undang-Undang tentang Penyandang Disabiltas yang baru.
Jika pemerintah nantinya memang berhasil menangkap atau membungkam Veronica Koman, masalah Papua tidak akan selesai
Kasus Baiq Nuril bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam membuat undang-undang yang baru terkait pemberian amnesti karena aturan hukum sekarang masih rancu dan ambigu.
Persoalan Papua sejatinya adalah persoalan politis. Tapi sayangnya, pemerintah maupun elit politik bersikukuh menggunakan kacamata pembangunan semata dalam melihat persoalan Papua.
Mengapa pembangunan di Bumi Cendrawasih tidak mampu menghentikan berulangnya aksi-aksi kekerasan di sana?
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.
Survei SMRC mengungkapkan bahwa eksklusi sosial terhadap LGBT meningkat, terutama di tingkat komunitas—sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat penerimaan memiliki tetangga LGBT.
Jakarta diperintahkan Mahkamah Agung untuk memulai proses mengembalikan sektor air bersih ke tangan publik. Tapi langkah-langkahnya sejauh ini belum menyeluruh. Mungkin saja gagal.
Pekerja LGBTI yang ditempatkan pada penugasan internasional besar kemungkinan mengalami tantangan lebih dibanding ekspatriat umumnya .
Mulai ada gagasan mengirim lebih banyak tentara menyusul laporan kekerasan di Tembagapura, Papua. Pemerintah jangan gegabah dengan operasi militer.
Top contributors
-
Peneliti Hak Asasi Manusia dan Dosen Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer, Universitas Diponegoro
-
PhD Student, Australian National University
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Researcher on politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
PhD Candidate, Distributed Ledgers / Blockchain Technology, Cardiff Metropolitan University
-
Assistant Professor, Department of Society, Politics and Sustainability, ESADE
-
Senior lecturer in management, Charles Sturt University
-
Head of Center for Security and Peace Studies, Universitas Gadjah Mada
-
Head of Department of Employment Relations & Human Resources, and Professor, Griffith University
