Kontroversi dan sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu paradoks dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Articles on Hak Asasi Manusia
Displaying 21 - 40 of 66 articles
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil dan tuntas.
Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Video amatir pun dapat digunakan sebagai bukti untut menuntut pelaku tindak kekejaman di seluruh dunia – namun bukti digital ini harus bisa disimpan dengan baik.
Menerapkan sebuah aturan berskala global mungkin sulit, tapi masing-masing negara bisa memulai meningkatkan pengawasan dan aturan hukum.
Pemerintah harus memperhatikan hak-hak asasi tenaga kesehatan
Harus ada pertanggung jawaban dari pemerintah atas kebakaran di lapas dengan menyelesaikan penyebab mendasarnya: overcrowding.
Tata kelola politik yang berpusat di elite dan meningkatnya halangan bagi masyarakat sipil semakin mempersulit warga Asia Tenggara di tengah krisis.
Taliban telah menunjukkan indikasi kekerasan dan penindasan terhadap perempuan seiring dengan kembalinya Taliban menguasai Afghanistan.
Spyware Pegasus dapat mengintai ketikan, mencegat komunikasi, melacak perangkat, serta menggunakan kamera dan mikrofon.
Pengadilan di Belanda memutuskan perusahaan raksasa minyak harus memotong emisi hingga 45%.
Polisi virtual seharusnya mengambil peran penting dalam edukasi literasi digital dan tidak menjadi instrumen represi baru.
Penanganan secara komprehensif mencakup penentuan instrumen penilaian tingkat radikalisasi dan risiko keamanan, penanganan dalam lapas, pembinaan napi, dan program reintegrasi pasca bebas.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Di luar negeri Indonesia aktif mendorong implementasi gender di dalam hubungan internasional. Namun, upaya serupa tidak dilakukan di dalam negeri.
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Penelitian dua tahun kami menunjukkan bagaimana penulis dan jurnalis perempuan menggunakan platform daring untuk terlibat dalam aktivisme gender, dan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada melalui media digital.
UU Cipta Kerja 2020 meningkatkan risiko pelemahan perlindungan bagi para pembela lingkungan dan HAM.
Top contributors
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen LB Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Associate Professor of History, Curtin University
-
Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Senior Lecturer in Marketing & Society, University of Bath
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
PhD student, The University of Melbourne
-
Senior Lecturer, Department of Political Science, Universitas Brawijaya
-
Associate Professor, Department of Anthropology, Universitas Indonesia