Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Articles on UU Cipta Kerja
Displaying 21 - 27 of 27 articles
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Strategi pemerintah melempar isu bahwa demo anti Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari hoaks berjalan efektif. Apa resepnya?
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Top contributors
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Ph.D Candidate in Political Science, Northwestern University
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia - Associate, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Assistant Researcher at Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)