Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Articles on Reformasi hukum
Displaying all articles
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
UU PPP yang sudah direvisi perlu kembali direvisi untuk mengakomodir masalah yang tertinggal.
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Top contributors
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia - Associate, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Executive Director, Institute for Criminal Justice Reform
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne