Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Articles on Kepolisian
Displaying all articles
Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
Legitimasi Polri bukan soal memindahkannya ke kementerian, melainkan untuk menerapkan keadilan prosedural di masyarakat dalam aksi sehari-hari.
Reformasi total kepolisian harus dilakukan, tapi tidak mudah karena kuatnya resistensi internal Polri dan lemahnya kemauan pemerintah maupun parlemen.
Revisi KUHAP berisiko membuat polisi sebagai aparat dengan kewenangan yang terlampau besar. Dengan rekam jejak kekerasan dan penyalahgunaan,
Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru terlibat dalam aksi kekerasan, ada alasan psikologis mengapa polisi bisa kehilangan kontrol dan bertindak brutal.
Tentara berjaga di acara konser menjadi pemandangan lumrah bagi warga Indonesia. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi?
Citra buruk terhadap kepolisian disebabkan banyaknya anggota maupun petinggi Polri yang melakukan pelanggaran.
Implikasi tidak diaturnya pelayanan forensik ini adalah ketidakjelasan siapa yang menanggung biaya pemeriksaan baik untuk pemeriksaan jenazah maupun orang hidup.
Untuk mengetahui siapa DNA yang tertinggal di tempat kejadian perkara, penyidik membandingkan dengan DNA orang-orang dicurigai atau memiliki akses ke lokasi kejadian.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Tuntutan adalah salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
Di masa pandemi, pemidanaan beserta prosedurnya harus ditata ulang agar penegakan hukum dilakukan semata untuk mencegah penyebaran penyakit dan tetap menjamin HAM.
Top contributors
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Dosen bidang Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal dan bidang Bioetika Humaniora, Universitas Padjadjaran
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Public Administration Department and Researcher at Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Universitas Airlangga
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga
-
Lecturer in Public Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta