Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Articles on perundang-undangan
Displaying 21 - 29 of 29 articles
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Jumlah RUU dalam Prolegnas yang banyak tidak sejalan dengan niat mengurangi jumlah regulasi.
Komnas Perempuan telah mewujudkan diri sebagai tempat berteduh dan bersandar bagi perempuan maupun kelompok marjinal lain.
UU PPP yang sudah direvisi perlu kembali direvisi untuk mengakomodir masalah yang tertinggal.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pengesahan RKUHP dan pembatalan RUU PKS adalah kemunduran bagi gerakan perempuan.
Usul pemerintah untuk membentuk badan regulasi nasional patut didukung untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan.
Top contributors
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Setara Institute
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Junior lecturer, Department of International Law; Researcher, Center for International Law Studies, Universitas Indonesia
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society