Skor kebebasan akademis di Indonesia merosot dalam satu dekade terakhir. Apa kata para pakar?
Articles on Perguruan tinggi
Displaying 1 - 20 of 84 articles
Personalisasi kekuasaan membuat perguruan tinggi rentan terhadap korupsi. Mengapa?
Pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mengintegrasikan pendidikan, padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan kualitas kampus, bukan universitas baru.
Tingginya biaya APC sering kali menyerap lebih dari separuh dana hibah penelitian dosen, padahal negara menjadikannya syarat mutlak kelulusan S3 dan kenaikan jabatan ke Guru Besar.
Bukannya mengurangi beban kerja dosen, sistem otomatisasi yang tidak terhubung justru mengubah para akademisi menjadi pekerja data.
Untuk bisa bersaing dalam kompetisi global, negara harus meningkatkan investasi pendidikan tinggi, memperbaiki kesejahteraan dosen, kemudian memperkuat kapasitas riset.
Dosen di Indonesia memiliki tugas utama pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Haruskah mereka unggul di ketiganya?
Kasus dugaan kekerasan seksual di FH UI bukan lagi hanya soal pelaku, tetapi soal ekosistem yang permisif terhadap perilaku tumbuh tanpa koreksi sosial yang memadai.
Perguruan tinggi harus berani mengintegrasikan pengetahuan hidup masyarakat—termasuk seni dan praktik budaya—sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan.
Praktik sitasi bukanlah aktivitas netral, melainkan produk dari sejarah keilmuan, rezim evaluasi, dan relasi kuasa global. Ini terutama berdampak pada mahasiswa dan akademisi di kampus pinggiran.
Kelas menengah kembali bangkit menyuarakan aspirasi setelah sempat redup akibat privatisasi perguruan tinggi. Namun, aktivisme mereka masih cenderung performatif.
Hanya segelintir inovasi di Indonesia yang benar-benar sampai ke masyarakat atau dipakai industri. Sisanya terjebak dalam laboratorium. Mengapa?
Bagaiamana seharusnya negara menempatkan diri dalam melihat pendanaan pendidikan? Sekadar sebagai pos pengeluaran? Atau investasi?
Kemdiktisaintek meluncurkan gerakan ‘Kampus Berdampak’ menggantikan kebijakan kampus merdeka. Apakah ‘Kampus Berdampak’ akan mengulangi progam sebelumnya?
Berbeda dengan penerapan kurikulum di Indonesia, Thailand menerapkan pendekatan yang terbuka dan inklusif. Apa yang bisa kita pelajari?
Program Kampus Berdampak bertujuan agar sains yang diproduksi di universitas dapat disebarkan dan diimplementasikan dengan luas. Ini membutuhkan praktik sains terbuka sebagai pendukungnya.
Petunjuk Teknis 2025 mengakui karya seni sebagai syarat JAD dosen seni. Diperlukan evaluasi berbasis refleksi, kompetensi, dan dampak sosial, bukan hanya bukti administratif.
Seleksi masuk perguruan tinggi semakin terbuka untuk orang dengan disabilitas. Namun, berbagai aspek masih perlu dibenahi, terutama terkait ‘disability awareness’ dan desain universal seleksi masuk.
Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, khususnya dunia akademis, dapat mengancam kebebasan akademis dan pada akhirnya membahayakan perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan. Mengapa?
Riset menunjukkan, lebih dari 70% mahasiswa mengaku telah terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan akademis.
Top contributors
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Lecturer in Public Health, Universitas Airlangga
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Universitas Persada Indonesia YAI
-
Strategic Development Manager, Binus University
-
Lecturer, Universitas Nusa Cendana
-
lecturer, vice dean 2., Universitas Surabaya
-
Associate lecturer, Universitas Syiah Kuala
-
Anggota Konsorsium Nasional Sejarah Komunikasi (KNSK), Pengajar dan Peneliti di Departemen Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
PhD Student in Education, Practice and Society, University College London, National Development Planning Agency (BAPPENAS)
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Research fellow, PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus)
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Vice Rector in Gjøvik, CQUniversity Australia