Pada masa ketika norma-norma demokratis tampaknya terus memudar di seluruh dunia, demokrasi delibaratif adalah satu obat yang menurut riset kami layak untuk diperjuangkan.
Articles on Pembuatan Kebijakan
Displaying all articles
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Pengadopsian riset dan bukti ilmiah oleh pembuat kebijakan sering terhambat tiga hal: durasi jabatan politik yang pendek, realita ekonomi dan politik, serta komunikasi riset yang kurang membumi.
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Sektor publik Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan agar dapat merancang kebijakan yang lebih baik.
Top contributors
-
Member of EduKnow Research Group at the University of Tampere (Finland), Tampere University
-
Professor, Department of Child and Youth Studies, Brock University
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Associate Professor, Experimental and Behavioural Economics, Nanyang Technological University
-
Professor in Public Health and Project Leader of Eliminate Dengue Project Yogyakarta, Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada
-
Research scientist, Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU)
-
WiSER - BCEC PhD Scholar, Curtin University
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya