Articles on Pemerintahan
Displaying all articles
Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini akan membawa dampak mengerikan bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia serta menyuburkan praktik korupsi.
Referendum dan inisiatif rakyat bisa menjadi jalan yang populer untuk menekan para politisi untuk mendengarkan rakyatnya – hal itu juga bisa menjadi praktik propaganda
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Melihat komposisi yang ada, tidak terlihat ada upaya serius di pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.
Dengan menunjuk bos Gojek Nadiem Makarim, Jokowi tampaknya ingin membenahi birokrasi sistem pendidikan Indonesia.
Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas.
Rencana peletakan urusan pemuda di bawah Kementerian Pendidikan dapat menyebabkan tidak optimalnya pembangunan pemuda karena kompleksnya masalah kepemudaan.
Indonesia membutuhkan kementerian urusan digital kalau ingin memanfaatkan potensi dan menuntaskan masalah.
Kabinet yang baru harus mampu lebih kuat dan efektif mengatur dan mengawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian.
Lepas dari keahlian yang mereka miliki, tidak ada jaminan akademisi mampu menjadi pejabat publik baik. Ada modal lain yang juga harus mereka kuasai.










