Kebijakan kontroversial dipicu minimnya pakar di lingkaran istana. Presiden butuh pakar independen yang berani mengoreksi kekeliruan, bukan sekadar loyal.
Articles on presiden
Displaying all articles
CC BY63.7 MB (download)
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye merupakan bentuk salah penafsiran mengenai pasal yang tercantum dalam UU Pemilu.
Banyak pemimpin dunia, termasuk Vladimir Putin, dituding memplagiasi disertasi S3 mereka. Keputusan untuk mundur, menyangkal, atau mengabaikan tudingan tersebut mencerminkan karakter negara mereka.
Untuk memahami preferensi dan sikap politik kelompok muda, di episode terbaru podcast SuarAkademia, kami berbicara dengan Ahmad Khoirul Umam, peneliti politik di Universitas Paramadina, Jakarta.
Kami berbicara dengan dua peneliti politik untuk mendalami preferensi anak muda jelang pemilu 2024.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Adjunct professor, University of Hamburg
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Research fellow, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Managing Director, Paramadina Public Policy Institute, Paramadina University
-
visiting professor