Objektivitas media harus berbasis verifikasi dan fakta, bukan menjadi alat kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.
Articles on kebebasan pers
Displaying all articles
Serangan dan ancaman kepada pers yang terus berlanjut, ditambah minimnya respons yang layak dari pemerintah, mengindikasikan mundurnya demokrasi di Indonesia.
Ada dua konteks simbolisasi kiriman kepala babi, yakni pesan kengerian dan pesan politik. Ini bukan hal yang layak kita sepelekan dan anggap candaan.
CC BY-SA66.9 MB (download)
Rancangan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran mendapat kritik tajam dari masyarakat. Revisi yang awalnya diharapkan akan menciptakan keadilan bagi industri penyiaran di era kemunculan media-media digital…
Banyaknya celah hukum ditambah dengan kesenjangan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan maraknya diskriminasi gender online menjadi tantangan besar bagi kebebasan pers saat ini.
Sikap ketiga pasangan capres-cawapres serta para pengusungnya ini belum sepenuhnya tegas terhadap isu kebebasan sipil dan kebebasan pers.
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kita perlu mendorong pemerintah segera membuat protokol tertulis tentang perlindungan jurnalis perempuan sebagai bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berikut ini adalah tiga strategi Cina untuk memperluas pengaruhnya melalui media
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Dengan keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik.
Kasus Maria Ressa penting karena pemerintah semakin menggunakan “aturan hukum” untuk membungkam karya jurnalis yang sah.
Jamal Khashoggi bukan wartawan sembarangan. Dia memiliki akses ke anggota kerajaan hingga teroris.
Aktor yang mengancam kebebasan berpendapat bukan hanya aparatur negara tapi juga masyarakat yang main hakim sendiri dan cenderung antitoleransi.
Top contributors
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Journalism Instructor, Toronto Metropolitan University
-
Director of China-Indonesia Desk, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Peneliti, PR2Media
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer in the Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Journalism and Communications, Macquarie University
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
-
Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Researcher, SMERU Research Institute
-
PhD student at the School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield