Selama membatasi hak dan kebebasan warga dalam situasi pandemi, pemerintah harus memenuhi kewajiban dalam bidang kesehatan.
Articles on Hak-hak sipil
Displaying 21 - 31 of 31 articles
Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.
Miskin implementasi undang-undang yang sudah ada berdampak pada rentannya penyandang disabilitas di masa pandemi.
Di tengah-tengah derasnya sanksi DO terhadap mahasiswa yang terlibat aktivisme, akademisi menganggap kebijakan #KampusMerdeka belum memperhatikan hak sipil mereka dengan baik.
Komnas Perempuan telah mewujudkan diri sebagai tempat berteduh dan bersandar bagi perempuan maupun kelompok marjinal lain.
Narasi perang melawan radikalisme merupakan strategi pemerintah untuk melegitimasi upaya penyempitan ruang demokrasi.
Politik bukan monopolii sarjana politik, analis kebijakan, maupun politikus. Kehadiran politikus amatir bisa memperkaya proses demokrasi.
Gejolak di Hong Kong disebabkan bukan oleh pengaruh Beijing, tapi keadaan pemerintahan dan masyarakat kota itu sendiri.
Menaikan batas usia minimum bagi perempuan Indonesia untuk menikah hingga 19 tahun adalah penting tetapi tidak cukup untuk mengurangi jumlah pernikahan anak.
Masyarakat Indonesia kurang menanggapi serius pelanggaran terhadap perlindungan data personal. Ini diperparah dengan tidak adanya payung hukum yang kuat yang memberikan jaminan perlindungan privasi.
Invasi privasi berupa pengawasan online atau registrasi jasa telekomunikasi dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kebebasan sipil orang lain.
Top contributors
-
Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Chair of Doctoral Program in Social Sciences, Universitas Diponegoro
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer at Department of Communication Science Universitas Gadjah Mada; Researcher at Center for Digital Society; PhD student at The Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology Leiden University, Universitas Gadjah Mada
-
Associate professor, Universitas Padjadjaran
-
PLMJ chair in law and technology at Católica Global School of Law and Católica Lisbon School of Law and academic fellow, Bocconi University
-
Research and Advocacy Associate (Social Inclusion and Protection), PUSKAPA
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher at the Centre for Religious and Crosscultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Department of Political Science, Universitas Indonesia
-
Researcher, Setara Institute
-
PhD Candidate, Communication, Media and Film, University of Calgary
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya