Articles on disinformasi
Displaying 1 - 20 of 24 articles
Perumusan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing perlu dikawal publik. Banyak poin di dalam naskah akademiknya yang justru membuka ruang represi digital. Gelagat melabeli kritik sebagai disinformasi sudah terlihat dalam isu sawit dan nikel.
Pemerintah mencoba membungkam ekspresi publik melalui upaya intervensi terhadap platform TikTok dengan dalih “moderasi konten” saat aksi demo berlangsung.
Dengan mendorong orang untuk berimajinasi di luar pengalaman mereka sendiri, membaca puisi dapat membantu mereka melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.
Pada akhirnya, bukan teknologi yang salah, tetapi bagaimana manusia menggunakannya yang menentukan apakah ia akan menjadi berkah atau bencana.
Di Indonesia, narasi pro-Rusia berkaitan dengan keyakinan konspiratif antisemit (prasangka negatif atau kebencian terhadap orang Yahudi).
Propaganda media sosial yang memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas masih digunakan oleh pasukan siber menjelang Pemilu 2024.
Dibutuhkan kontribusi yang lebih baik dari beragam aktor, mulai dari pemerintah, platform digital hingga kelompok masyarakat sipil untuk melawan gangguan informasi pada menjelang Pemilu 2024.
Meningkatkan kesadaran tentang bahaya konten manipulatif dapat membuat masyarakat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis melalui lokakarya, kampanye media, dan kurikulum pendidikan.
TCID bekerja sama dengan Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), meluncurkan kolaborasi Panel Ahli Cek Fakta untuk menangkal dis/misinformasi menjelang Pemilu 2024.
Indonesia belum memiliki regulasi yang dapat mendorong tanggung jawab detail platform media sosial untuk memitigasi penyebaran konten ilegal.
Kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi memperparah penciptaan dan penyebaran disinformasi dalam Pemilu 2024, namun dapat pula membantu menangkalnya.
Pada Pemilu 2024, fenomena penyebaran disinformasi kemungkinan besar akan terjadi lagi. Seluruh pihak berpotensi terpapar maupun ikut memproduksi disinformasi untuk beragam tujuan.
Secara psikologis, individu yang menerima informasi palsu secara perlahan membangun keyakinan mereka yang baru. Ini bisa mendorong mereka untuk ikut mendukung dan menyebar informasi itu.
Kami butuh pengawasan lebih untuk TikTok ketika Indonesia bersiap untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun depan.
Setelah mengakuisisi Twtter, Elon Musk mengusulkan bahwa pengguna bisa ‘membeli’ lencana verifikasi dengan harga hanya US$8. Sistem yang problematis ini akan punya konsekuensi yang luas.
Riset terbaru kami menunjukkan bagaimana disinformasi yang mempromosikan narasi pro-pemerintah tentang otonomi khusus Papua membanjiri Twitter sejak Februari 2021.
Disinformasi adalah wabah yang menginfeksi semua bentuk media, tetapi banyak upaya dapat dilakukan mengendalikannya.
Disinformasi sedang diprivatisasi di seluruh dunia. Industri baru ini dibangun di atas kerjasama berbahaya dari tenaga kerja murah, algoritme teknologi tinggi, dan narasi nasional yang emosional.
Sebuah penelitian menemukan bahwa melacak informasi yang salah dan disinformasi di TikTok merupakan upaya yang sulit.
Sebagai ruang publik baru, media sosial memiliki data penting bukan saja untuk penelitian ilmiah, tapi juga agar peneliti dapat terlibat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.



















