Meskipun sudah ada UU TPKS, penanganan kasus kekerasan seksual masih belum berperspektif korban. Riset temukan tiga tantangan besar yang jadi penghambat.
Articles on UU TPKS
Displaying all articles
Advokasi kebijakan perkawinan anak oleh gerakan perempuan menunjukkan banyak kemajuan, tetapi prevalensi perkawinan anak masih sangat mengkhawatirkan.
Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, namun juga terjadi ke ranah elektronik atau online. Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan melakukan…
Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Budaya toxic masculinity yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi sumber dari tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Top contributors
-
PhD Candidate, School of Geography, University of Leeds
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Master's Student, Erasmus University Rotterdam
-
Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
-
Researcher and Database Coordinator, Cakra Wikara Indonesia