Konflik pembangunan dan masyarakat adat bukan soal antikemajuan, melainkan hak menentukan tanah.
Articles on Pembangunan
Displaying all articles
Pembangunan massal proyek Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih menuai respons publik di media sosial. Ini dapat dibaca sebagai bentuk pengawasan dan perlawanan warga terhadap kebijakan pemerintah.
Rencana pembangunan Papua berisiko mengulang kegagalan sebelumnya. Suara pemerintah daerah perlu lebih dilibatkan, orang asli Papua layak berpartisipasi. Memberdayakan orang Papua dengan ekonomi yang dekat dengan mereka justru jauh lebih menguntungkan Indonesia.
Kerja, kerja, kerja untuk infrastruktur nasional nyaris tak menyentuh warga di daerah pelosok yang berada dalam dilema hidup dan mati hanya demi bisa mengakses pelayanan dasar. Kekecewaan warga terhadap pemerintah berisiko tumbuh membesar akibat masalah infrastruktur
Tanah Papua punya sumber daya alam yang sangat kaya, tapi sangat bergantung pada tambang. Apa yang perlu diperbaiki?
Pemerintahan Prabowo perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif guna mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian alam secara berkelanjutan.
Pengasuh yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan gizi dan cenderung lebih memberikan vitamin A, garam beryodium, imunisasi lengkap, akses sanitasi yang lebih baik untuk anak.
Walau 67% responden memiliki pandangan positif terhadap Gen AI dan masa depannya, ada 47% responden yang khawatir terhadap potensi isu negatif yang dapat terjadi dari penggunaan Gen AI.
Hingga kini, permasalahan pembangunan Papua yang paling menonjol adalah hasil dari kekeliruan yang terus-menerus direproduksi negara: peminggiran kemanusiaan.
Kelompok masyarakat yang secara sosial terpinggirkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan kepentingannya pada publik - bahkan membentuk publiknya sendiri.
Untuk menjelaskan realitas deforestasi dan kondisi hutan di Indonesia, pada episode kali ini, kami berbicara dengan Andita Aulia Pratama dari Sebijak Institute di Fakultas Kehutanan UGM.
Mengingat kemunculan wabah melibatkan interaksi berbagai elemen alam, kebijakan yang memungkinkan integrasi berbagai sektor diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan alam.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Mengapa beberapa negara tumbuh lebih cepat daripada yang lain? Salah satu faktor utamanya adalah perusahaan lokal yang inovatif.
Kepanikan moral terkait stunting dan dampaknya dapat memperparah diskriminasi fisik dalam pasar kerja, seperti syarat tinggi badan untuk pekerjaan tertentu.
Kita bisa melihat bagaimana kebijakan pembangunan dapat merugikan masyarakat lokal dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.
Beberapa kampung di Jakarta menjadi pusat perencanaan dan penataan kota swadaya yang partisipatif dan lestari.
Pemerintah menargetkan banyak proyek pembangunan infrastruktur. Namun warga yang direlokasi demi pembangunan proyek-proyek ini tidak memiliki banyak daya memastikan penghidupan mereka di masa depan.
Populasi dunia telah mencapai 8 miliar jiwa dan diperkirakan naik hingga 10 miliar pada tahun 2050. Apakah kita perlu berusaha mengurangi atau menghentikan pertumbuhan populasi?
Top contributors
-
Gilles Pison is a Friend of The Conversation.Anthropologue et démographe, professeur émérite, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN); Ined (Institut national d'études démographiques)
-
Postdoctoral research fellow, University of Copenhagen
-
Associate professor of Communications, Concordia University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at Working Group on Papua, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Institut Teknologi Sumatera
-
PhD Candidate in Architectural Practice, UCL
-
Lecturer, Institut Seni Indonesia Surakarta
-
Research Associate, Center for Public Mental Health, Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada
-
Yayasan Kopernik
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Senior Analyst, Yayasan Kopernik
-
Program Manager Policy and Strategic Litigation, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)