Dana Otonomi Khusus Papua dari pemerintah belum dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat Papua
Articles on Papua
Displaying 61 - 80 of 86 articles
The government’s financial assistance hasn’t really helped Papuans solve their economic and social problems.
Tahun lalu, aksi protes menandai 50 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Barat, mereka kembali menuntut kemerdekaan.
HAM di 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan menjadi harapan ke depannya.
Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka, tentu masalah yang ada akan terus berlarut-larut.
Jika pemerintah konsisten pada peraturan, mengedepankan pemberdayaan dan keberpihakan pada rakyat Papua, kemungkinan pemekaran bisa menjawab sebagian masalah Papua.
Suku Marind di Papua menganggap hutan, tumbuhan dan hewan sebagai keluarga. Namun, hubungan multispesial yang dihargai secara budaya ini sedang terganggu oleh proyek pengembangan kelapa sawit.
Sumber daya manusia di Provinsi Papua memang tertinggal dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tapi dalam 5 tahun, Papua akan mengejar ketertinggalannya
Posisi strategis Indonesia dalam konfigurasi geopolitik menjelaskan kurangnya respons internasional dalam isu Papua.
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hiper-nasionalisme yang kini merebak merupakan pengkhianatan terhadap gagasan kebangsaan modern dan kosmopolitan yang dulu mengilhami tumbuhnya gerakan nasionalis Indonesia seabad lalu.
Banyak kasus rasisme yang terjadi terhadap masyarakat Papua, tapi hanya sedikit pembahasannya dalam masyarakat. Ini membuat rasisme lebih melekat.
Walau komunitas Koroway di Papua terisolir, mereka tidak lantas rasis terhadap orang luar. Mengapa kita tidak bisa belajar dari mereka?
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Mengadopsi sistem pembangungan yang melibatkan semua pihak (inklusif) adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Dengan menutup akses media sosial dan internet, pemerintah tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua tapi seluruh rakyat Indonesia
Kekerasan di Papua – baik langsung maupun struktural – harus segera dihentikan dan pemerintah pusat harus memperbaiki hubungn dengan rakyat Papua.
Menyebut orang lain sebagai binatang berarti merendahkan derajat mereka: memandang mereka primitif dan bukan manusia.
Persoalan Papua sejatinya adalah persoalan politis. Tapi sayangnya, pemerintah maupun elit politik bersikukuh menggunakan kacamata pembangunan semata dalam melihat persoalan Papua.
Seorang peneliti isu sosial ekonomi Papua menyerukan agar ada lebih banyak penelitian tentang Papua yang bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pelik di bagian timur Indonesia.
Top contributors
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Researcher at Working Group on Papua, Universitas Gadjah Mada
-
Associate professor, Universitas Muhammadiyah Surabaya
-
Lead Conservation Scientist, Elasmobranch Institute Indonesia
-
Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang
-
Dosen Ilmu Ekonomi, Universitas Cenderawasih
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM, Universitas Gadjah Mada
-
Postdoctoral Research Associate in History, University of Sydney
-
Independent Researcher
-
Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Guru Besar bidang Biologi Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Papua
-
Researcher on politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)