Pembangunan infrastruktur digital sering kali hanya terfokus pada aspek fisik. Pemerintah perlu memperhatikan aspek “publik” untuk menghadirkan layanan publik digital yang inklusif.
Articles on Layanan publik
Displaying all articles
Tanpa mensyaratkan NIK, pemerintah memperbesar kesetaraan akses pada layanan dasar dan perlindungan yang sangat diperlukan sekarang dan nanti di masa pemulihan pandemi.
Ketidakpercayaan warga pada perlindungan data oleh pemerintah pada gilirannya menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan publik.
Pemilikan e-KTP akan membantu transgender mengakses berbagai layanan penting, namun bukan berarti diskriminasi berhenti.
Top contributors
-
Director, PUSKAPA
-
Senior Researcher, PUSKAPA
-
Lecturer, Researcher, Universitas Indonesia
-
Communication and Relations Manager, PUSKAPA
-
Dosen dan peneliti untuk komunikasi, media dan isu seksualitas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
-
Research and Advocacy Associate, PUSKAPA
-
Head of Research, Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada
-
Lead for Access to Justice, PUSKAPA