Risiko HGB di sektor perumahan umumnya bukan durasi, melainkan pada kurangnya pemahaman terhadap status tanah induk, sisa masa berlaku, serta mekanisme perpanjangan
Articles on Konflik agraria
Displaying all articles
Meski negara mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, kerusakan hutan akibat eksploitasi PT TPL sudah terlanjur menghancurkan ekosistem.
Benarkah tidak ada perampasan tanah rakyat dalam pembangunan IKN?
Penyusun dokumen kinerja lingkungan adalah pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah daerah, sehingga sulit mendapati analisis yang kritis mengenai persoalan lingkungan dalam dokumen kinerja mereka.
Regulasi memungkinkan Bank Tanah menguasai tanah adat. Sebab masyarakat adat memiliki kawasan tertentu yang tidak dihuni, tapi memiliki arti sebagai ruang hidup bersama.
Ekospiritualitas tidak dianalisis dalam dokumen Andal proyek bendungan Bener. Dokumen hanya memuat data seperti jumlah penduduk, ataupun sebaran profesi, dan sebagainya.
Menganggap bahwa kenaikan tersebut dapat menghapuskan konflik-konflik merupakan suatu kenaifan.
Top contributors
-
Assistant Professor, Universitas Maritim Raja Ali Haji
-
Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
JSPS Postdoctoral Fellow, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Research Associate, Institute for Economic and Social Research, Education, and Information (LP3ES)
-
Lecturer in Public Policy and Decision Analysis, Universitas Indonesia
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Peneliti Doktoral, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
-
Mahasiswa Doktoral, IPB University
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Incoming IFAR Postdoctoral Fellow, Monash University, Indonesia, Northwestern University