Articles on IKN
Displaying all articles
Masyarakat adat rentan terkena berbagai penyakit akibat kehilangan ruang hidup. Mereka perlu mendapatkan layanan kesehatan yang lebih adil.
Proyek IKN merusak ekosistem pesisir, terutama hutan mangrove. Selain itu, pembangunan IKN juga meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir.
Riset tunjukkan bahwa pembabatan hutan demi proyek pembangunan IKN berisiko picu wabah malaria. Peneliti ingatkan pentingnya mitigasi segera.
Bahasa yang baik menjadi instrumen komunikasi yang mampu meningkatkan kepercayaan warga dan publik kepada pemerintah. Bagaimana seharusnya pemerintah menyiapkan penggunaan bahasa Indonesia di IKN?
Salah satu fokus pemerintah dalam cetak biru Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini memiliki lima tahap, mulai dari pemindahan tahap awal, pembangunan pusat inti kota…
Pemerintah perlu merancang berbagai upaya pengelolaan air berkelanjutan agar ibu kota baru tidak semakin menyulitkan masyarakat sekitar berikut penduduk IKN nantinya.
CC BY54.6 MB (download)
Peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 pada tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Merah Putih akan diselenggarakan…
Benarkah tidak ada perampasan tanah rakyat dalam pembangunan IKN?
Benarkah pemindahan ibu kota dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja?
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota pintar? Apa saja yang dibutuhkan ibu kota yang baru untuk memenuhi standar kota pintar? Tantangan apa saja yang akan dihadapi?
Rehabilitasi hutan IKN pada 2022 adalah program “Bandung Bondowoso” karena dikerjakan dengan sangat cepat. Sayangnya, kecepatan penghijauan tak selaras dengan kualitas rehabilitasi.
Pengelolaan ruang laut IKN yang minim perencanaan tata ruang laut bisa berdampak pada ekosistem perairan, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir, dan lain-lain.
Rentetan peristiwa politik yang terjadi, tanpa disadari masyarakat, bisa jadi adalah strategi Jokowi untuk memastikan penggantinya akan mengamankan ambisinya untuk melanjutkan proyek IKN.
Rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur bukan hanya tidak menyelesaikan permasalahan di Jakarta, namun juga tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan pada dasarnya terjadi sejak jaman pemerintahan Orde Baru














