Pemerintah janji tetap layani dan biayai peserta BPJS PBI nonaktif selama tiga bulan ke depan. Namun, buruknya tata kelola antarlembaga tak bisa selesaikan masalah.
Articles on BPJS
Displaying all articles
BPJS Jutaan Warga Terputus: Pembaruan Data atau Eliminasi Hak Warga?
CC BY48.3 MB (download)
Pembaruan data peserta BPJS PBI ke dalam sistem DTSEN menuai polemik karena mengorbankan faskes dan pasien. Bagaimana proses mitigasi data BPJS Kesehatah yang ideal?
Situasi ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja, terutama dalam sektor informal yang mempekerjakan pekerja gig melakukan aksi eksploitasi.
Dokter memberikan rujukan dengan sejumlah pertimbangan. Simak bagaimana dokter memberikan rujukan pasien di sini.
Ini merupakan rangkuman bagian kedua dari serial artikel berisi rencana kebijakan kesehatan Prabowo-Gibran yang perlu dikawal bersama penerapannya.
Mayoritas masyarakat Indonesia takkan bisa menikmati hari tuanya dengan tenang dan nyaman.
Mobilitas yang tinggi, minimnya sosialisasi, hingga keengganan untuk membayar iuran membuat pekerja informal kerap tak terlindungi BPJS Ketengakerjaan. Ini strategi untuk memperluas jangkauannya.
Janji kampanye yang biasanya diucapkan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sumber daya manusia tenaga kesehatan dan membangun fasilitas kesehatan.
Aturan baru yang hanya memperbolehkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan di usia pensiun menambah kesulitan pekerja yang harus bergumul dengan ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Top contributors
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant lecturer, Department of Family and Community Medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Pusat Riset Kependudukan BRIN
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at Economics Department, Faculty of Economics and Business, the University of Indonesia., Universitas Indonesia
-
PhD candidate, School of Social and Political Science, The University of Melbourne
-
Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman
-
Dosen/Peneliti Bioetika Kedokteran dan Kesehatan, Unika Soegijapranata
-
Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer in Public Health, Universitas Airlangga