Mengapa pemerintah memilih membangun puluhan ribu koperasi baru ketika pekerjaan rumah pada koperasi yang sudah ada belum selesai?
Articles on APBN
Displaying 1 - 20 of 30 articles
Masyarakat hanya perlu kemudahan, manfaat, dan alasan untuk membayar pajak.
Jangan biarkan Makan Bergizi Gratis jadi beban negara. Berkaca pengalaman dari Chili, lelang berbasis data terbukti bisa hemat triliunan rupiah dan berantas korupsi.
Patriot dan Merah Putih Bond yang dikeluarkan Danantara bak jadi pedang bermata dua buat pemerintah.
Mengandalkan intervensi moneter secara terus-menerus sebagai instrumen utama stabilisasi nilai tukar ibarat mencoba menahan air laut dengan kedua tangan.
Hanya butuh Rp110 triliun dengan jangkauan lebih dari 32,7 juta orang jika MBG difokuskan pada mereka yang benar-benar membuthkan makanan,
BGN dan MBG juga pada dasarnya selalu mendapat sorotan publik dan media sejak awal kehadirannya yang membuat proyek pengadaan ini akan dikuliti sampai ke akarnya.
Dengan alternatif pembiayaan tanpa hutang, APBN bisa memberikan stimulus yang lebih baik untuk menggerakkan perekonomian.
Bantuan sosial harus bergeser dari paradigma belas kasihan menjadi pemenuhan hak sesuai Undang-undang Dasar 1945
Cukai minuman manis seharusnya tidak diperlakukan sebagai kebijakan tunggal Kemenkeu, melainkan sebagai bagian dari paket kebijakan kesehatan yang lebih luas.
Seribu lebih nyawa melayang di tengah anggaran bencana Sumatra yang tekor 15 kali lipat. Pemerintah gagap, dana darurat diabaikan, namun bantuan asing tetap ditolak. Mismanajemen berisiko membawa Sumatra ke ambang krisis kemanusiaan.
Klaim pemerintah ihwal alokasi anggaran pendidikan terbesar tahun 2026 perlu dibantah. Sebab sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk program MBG.
Hasil riset menunjukkan bahwa pemensiunan PLTU batubara yang selalu dinarasikan akan jadi beban fiskal justru menyelamatkan perekonomian nasional.
Kita memerlukan sistem pencatatan aset negara khususnya yang rusak akibat kejadian luar biasa seperti demo sebagai wujud akuntabilitas negara kepada rakyat.
Dana daerah mengendap bukan soal tudingan ‘malas belanja’ atau mencari bunga dari deposito, melainkan persoalan pencatatan duit rakyat yang tidak harmonis.
Agar demonstrasi tidak berhenti sebagai letupan emosional sesaat, gerakan sipil harus dikembangkan menjadi kekuatan politik masyarakat yang berkesinambungan.
Ada segelintir pemimpin lokal yang berkomitmen terhadap lingkungan justru makin kuat jika digabung dengan keberpihakan pada kelompok rentan.
Pemerintah perlu menata ulang bagaimana sistem komunikasi kebijakan publik yang transparan, terarah, dan bermuatan informasi secara jelas kepada masyarakat.
CC BY-SA132 MB (download)
Presiden Prabowo Subianto memulai kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan ini menyasar anggaran belanja di berbagai kementerian/lembaga…
Jika ingin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk riset dan peningkatan kualitas pendidikan.
Top contributors
-
Senior Research and Policy Analyst on Food Security and International Trade, Center for Indonesian Policy Studies
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Research associate professor, Center of Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana
-
Peneliti, Paramadina University
-
Assistant Professor, Heriot-Watt University
-
Professor of Public Health, Universitas Sebelas Maret
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
PhD Researcher, Monash University
-
Lecturer of Economics, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Transport & energy economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
-
PhD Scholar, Griffith University
-
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Direktur Ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)