Jumat, 14 Februari 2025 yang seharusnya dirayakan sebagai hari kasih sayang, malah berubah menjadi momen mengecewakan karena pemerintah mengumumkan ratusan triliun pos anggaran negara disunat. Tanpa alasan yang jelas dari pemerintah, isu bergerak liar di media massa, media online, dan jagat maya, memunculkan spekulasi bahwa Indonesia tengah tercekik jatuh tempo utang luar negeri berjumlah jumbo.
Di sisi lain, ada program makan bergizi gratis yang membutuhkan biaya besar. Di tambah lagi, masih ada beban proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara—yang kabar burungnya akan menjadi kota mangkrak.
Melansir Tempo.co, Kementerian Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara, Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) menyatakan akan mengencangkan ikat pinggang dengan adanya kebijakan ini.
Alhasil, mahasiswa dan sejumlah kalangan masyarakat kembali turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Ada kesenjangan politik anggaran di saat penetapan kabinet terlalu gemuk, koalisi yang berujung bagi-bagi kursi, sementara dana pendidikan disunat. Publik lantas bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan program pembangunan masyarakat yang dijanjikan semasa kampanye?
Minim penjelasan yang memantik keresahan publik
Kondisi keuangan negara yang tidak transparan memicu banyak pertanyaan. Sebagai akademisi, saya pun mulai bertanya-tanya, mau dibawa ke mana negeri ini?
Awal Januari 2025, publik mendapat berita bahwa pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen terkendala. Realitas pahit harus dihadapi masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah mendengar kegelisahan publik?
Tidak dipungkiri, dalam keuangan negara ada begitu banyak fungsi alokasi yang perlu mendapat perhatian, seperti pelayanan umum, pertahanan, keuangan, perlindungan sosial, hak asasi manusia, hukum, dan sebagainya.
Beberapa fungsi, seperti pendidikan, dimandatkan porsinya untuk dialokasikan di APBN sebagai mandatory spending. Akan tetapi, mana yang akan menjadi prioritas pemerintah?
Program makan bergizi gratis, misalnya, berkali-kali ditegaskan sebagai prioritas oleh Presiden Prabowo dan jajaran menterinya.
Namun, apakah program ini harus mengorbankan sektor lainnya yang juga krusial? Masyarakat nyatanya tengah dilanda isu sosial-ekonomi yang lebih berdampak seperti kelangkaan gas elpiji, uang kuliah (UKT) yang berpotensi naik, hingga minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
Keresahan yang mengikis kepercayaan publik
Belum selesai kegaduhan yang ditimbulkan oleh program makan siang gratis, tiba-tiba pemerintah kembali meresahkan publik dengan gebrakan superholding BUMN Danantara.
Keresahan masyarakat ini terbukti dari hasil mini riset digital yang saya lakukan menggunakan Brand24, alat analisis sentimen publik di media sosial dan media massa online. Saya menelusuri sentimen publik soal pengurangan anggaran dengan menggunakan kata kunci “pemotongan anggaran” selama periode 1-15 Februari 2025.
Hasilnya menunjukkan bahwa tren perbincangan publik di media online maupun media sosial terlihat meroket, terutama pada 12 Februari 2025, dengan puncak perbincangan sebanyak 887 postingan. Hari itu bertepatan dengan rapat pemerintah DPR dalam rangka mempercepat pembahasan tentang rekonstruksi anggaran.
Minimnya penjelasan dari pemerintah atas semua manuver otak-atik anggaran berujung pada tergerusnya kepercayaan publik. Hal ini saya buktikan pada Tabel I tentang sentimen dan kata kunci “pemotongan anggaran” melalui metode dan waktu penelitian yang sama menunjukkan bahwa sentimen negatif jauh lebih dominan dibandingkan sentimen positif. Hal ini memperkuat hipotesis adanya keresahan publik tentang pengelolaan anggaran negara.
Sentimen publik tersebar pada beberapa medium, baik di media sosial maupun media massa online. Pada medium news (berita media online) misalnya, sentimen negatif jauh lebih dominan dengan total mencapai 391 konten yang mengkritisi pemotongan anggaran. Demikian juga pada media sosial, di YouTube, Facebook, TikTok, dan X sentimen negatif secara keseluruhan mendominasi. Paling menonjol yakni pada X dengan total jumlah postingan sentimen negatif mencapai 511 postingan.
Jika diperhatikan, X menjadi salah satu medium yang populer untuk publik, khususnya dalam memperbincangkan isu-isu politik dan kebijakan. Sedangkan, YouTube menjadi medium yang menarik karena menyajikan informasi beserta audio-visual, sehingga publik dapat memperoleh gambaran situasi dengan lebih nyata.
Gambar 2 di bawah ini mempertegas bahwa media online memberikan kontribusi signifikan dalam membangun opini publik. Jumlah konten pemberitaan yang tinggi memiliki korelasi dengan jumlah perbincangan yang tinggi.
Secara keseluruhan, tren perbincangan tentang pemotongan anggaran terus meningkat sejak 1-15 Februari 2025. Hal ini tentu patut menjadi catatan bagi pemerintah tentang perlunya transparansi dan komunikasi yang lebih jelas kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan pemotongan anggaran ini akan berdampak pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa adanya kejelasan dalam alokasi anggaran, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
Selain itu, respons pemerintah terhadap kritik publik juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang secara rinci menjelaskan alasan utama pemotongan anggaran dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin terjadi.
Padahal transparansi informasi khususnya kebijakan di era perkembangan teknologi ini merupakan hal fundamental dalam asas good governance.
Situasi ini memunculkan pertanyaan lain, apakah ada upaya dari pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka menyeimbangkan anggaran negara? Misalnya, pertimbangan pemerintah dalam efisiensi belanja negara, optimalisasi pajak, dan mengevaluasi kembali proyek-proyek negara yang memakan anggaran besar.
Jika keresahan publik terus meningkat dan tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam merespons kritik ini, maka bukan tidak mungkin gelombang demonstrasi akan semakin besar. Mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya akan terus mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.
Pemerintah perlu memperbaiki komunikasinya
Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat mengkomunikasikan segala manuver kebijakannya dengan lebih baik kepada publik. Sebagai individu yang berprofesi sebagai dosen dalam bidang komunikasi, saya berargumen bahwa pemerintah perlu menata ulang bagaimana sistem komunikasi kebijakan publik yang transparan, terarah, dan bermuatan informasi secara lugas disampaikan agar publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan.
Pada akhirnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk meredam keresahan publik. Jika tidak, ketidakpercayaan yang semakin besar bisa berujung pada instabilitas yang lebih luas.
Dialog yang terbuka, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan keuangan negara ke depan. Jika tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin dan cepat atau lambat demo lanjutan Indonesia Gelap episode II benar-benar akan terjadi.