● Penerapan mata pelajaran AI di sekolah perlu disesuaikan dengan ketimpangan akses internet dan kesiapan guru.
● Pembelajaran AI harus mengutamakan pemahaman mendalam daripada sekadar keterampilan teknis.
● Kurikulum AI perlu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan refleksi etis dan nilai-nilai lokal.
Sering lihat iklan kelas-kelas koding di media sosial?
Gambaran siswa kelas 3 SD yang sudah bisa menggunakan Python, atau membuat kecerdasan artifisial (AI) dengan Google Teachable Machine, tentu menarik bagi para orang tua yang ingin anaknya ‘melek digital’ sejak dini. Mulai tahun ajaran 2025-2026, pemerintah bahkan berencana akan menerapkan pelajaran pelajaran AI di SD, SMP, dan SMA.
Namun, model yang menjanjikan kemampuan koding dalam hitungan hari berisiko menciptakan pemahaman yang dangkal karena mengabaikan proses bertahap dalam pemikiran komputasional. Selain itu, penerapan kurikulum AI hampir pasti akan menghadapi sejumlah tantangan.
Dalam hal akses internet, misalnya, terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dari 79,5% total populasi Indonesia yang telah mengakses internet, hanya 30,5% dari total penggunanya yang berasal dari wilayah perdesaan.
Kompetensi guru juga menjadi tantangan tersendiri. Mengajarkan AI dan koding membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam, tetapi program persiapan guru untuk bidang ini belum terbentuk secara sistematis. Tanpa pelatihan komprehensif, penerapan kurikulum AI berisiko terjebak dalam pembelajaran yang superfisial atau bahkan menyesatkan.
Bertahap dan kontekstual
Studi menunjukkan bahwa anak usia dini belum mampu memahami konsep pemikiran komputasional tingkat lanjut seperti perulangan dan kondisional. Mereka cenderung hanya meniru jika tidak dibimbing secara bertahap. Artinya, pembelajaran koding dan AI tidak dapat disampaikan melalui kursus kilat, melainkan membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan, berbasis pengalaman, dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak.
Di Singapura, pengenalan pemikiran komputasi dimulai sejak dini, namun dengan metode yang eksploratif dan menyenangkan. Anak-anak belajar pemikiran komputasi tanpa langsung koding.
Misalnya, permainan “Robot Berjalan” yang mengajak anak bergerak seperti robot dengan perintah “maju dua langkah, belok kanan” untuk sampai ke tujuan. Ada juga kegiatan membuat cerita berulang, seperti “Beruang makan, tidur, makan lagi,” untuk mengenalkan pola pengulangan.
Sementara Cina mengintegrasikan AI sebagai enrichment program (pengayaan), bukan sebagai subjek wajib. Pendekatannya yang bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kognitif anak membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa SMP, misalnya, belajar dasar AI, seperti mengenali pola gambar. Sementara siswa SMA membuat proyek AI sederhana, seperti aplikasi pengenal suara.
Kunci keberhasilan kedua negara ini terletak pada implementasi yang tidak terburu-buru dan mempertimbangkan konteks serta kebutuhan. Menyesuaikan isi pembelajaran dengan usia anak sangat penting agar mereka tidak kewalahan.
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia dini bisa memahami konsep dasar seperti urutan langkah (sekuens) dan pengulangan (loop), tetapi masih kesulitan jika langsung diajarkan logika rumit seperti “jika-maka”.
Karena itu, di SD sebaiknya mereka belajar lewat permainan atau aktivitas tanpa komputer. Di SMP, baru dikenalkan dengan program visual seperti Scratch yang mudah dipahami. Sementara di SMA, mereka bisa mulai belajar pemrograman sederhana seperti Python, dengan fokus pada bagaimana teknologi seperti AI bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan langsung belajar hal teknis yang rumit.
Pendekatan game-based learning sebagaimana diterapkan di Cina dan Singapura layak diadopsi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. AI sebaiknya diposisikan sebagai kurikulum tambahan yang memperkaya, bukan beban baru yang memberatkan.
Jangan terjebak teknis
Pembelajaran AI tidak boleh terbatas pada aspek teknis semata. Siswa perlu dibekali pemahaman tentang etika dan dampak sosial dari teknologi yang mereka pelajari.
Di tingkat SMA, diskusi tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi dunia kerja, privasi data, dan implikasi sosial lainnya perlu menjadi komponen penting dalam kurikulum. Ini supaya siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab.
Kurikulum AI perlu mengintegrasikan refleksi kritis tentang teknologi, mendorong siswa bertanya bukan hanya “bagaimana cara membuat ini bekerja?” tetapi juga “apakah ini seharusnya dibuat?” dan “bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?”
Di Cina, siswa SMA mendiskusikan etika AI, seperti privasi dalam pengenalan wajah. Sementara di Singapura, siswa SMP mengevaluasi keandalan prediksi AI. Pendekatan ini membantu mempersiapkan generasi muda untuk tidak hanya memiliki keterampilan digital, tetapi juga kemampuan berpikir etis dan bertanggung jawab.
Membangun jembatan, bukan tembok
Tantangan terbesar dalam penerapan pembelajaran koding dan AI bukan semata-mata pada konten, melainkan pemerataan akses. Faktanya, ribuan sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih bergulat dengan keterbatasan listrik dan koneksi internet.
Tanpa strategi pemerataan yang jelas, inisiatif ini justru berpotensi memperdalam jurang digital antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Untuk mengatasi keterbatasan akses di daerah terpencil, pendekatan coding unplugged bisa menjadi alternatif. Metode ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar pemrograman tanpa menggunakan komputer atau perangkat digital.
Misalnya, siswa dapat belajar algoritma melalui permainan fisik, mengurutkan kartu instruksi untuk menyelesaikan tugas, atau membuat diagram alur sederhana pada kertas.
Read more: Benarkah anak-anak butuh mata pelajaran koding dan AI di sekolah?
.
Pendekatan ini tidak hanya mengatasi keterbatasan infrastruktur, tetapi juga memberikan fondasi kognitif yang kuat sebelum siswa bersentuhan dengan perangkat sebenarnya. Pengalaman dari negara-negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan menunjukkan bahwa coding unplugged efektif dalam membangun pemahaman dasar logika komputasi bahkan di daerah dengan akses teknologi terbatas.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci. Pemerintah dapat bekerja sama dengan industri teknologi dan lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan program pelatihan guru, menyediakan infrastruktur pendukung, dan merancang materi pembelajaran yang kontekstual dengan kebutuhan Indonesia.
Siswa SD, misalnya, dapat belajar algoritma melalui permainan Gobak Sodor. Sementara siswa SMA membuat model AI untuk prediksi curah hujan yang relevan untuk pertanian lokal. Pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena meningkatkan keterlibatan siswa.
Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun generasi yang melek digital. Namun, langkah menuju ke sana perlu perhitungan matang dan strategi bertahap.
Pembelajaran koding dan AI tidak seharusnya menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah. Implementasinya perlu dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal, sehingga teknologi tetap menjadi alat bagi manusia, bukan sebaliknya.