Articles on Vaksin
Displaying 21 - 40 of 65 articles
Dengan adanya vaksin universal yang dibuat dengan teknik vaksin mosaik, vaksin antisipatori dapat dibuat sebelum pandemi terjadi.
Menolak untuk belajar hidup dengan COVID dengan berpura-pura ada normal lama sebenarnya adalah risiko terbesar untuk penguncian pada masa depan.
Tahun ketiga pandemi COVID-19: mengapa sistem kesehatan kita perlu perubahan besar
Teguh menjelaskan dinamika kebijakan selama pandemi antara kesehatan dan ekonomi, implementasi sains dalam kebijakan, dan pentingnya Indonesia bisa segera memproduksi vaksin sendiri.
Untuk beberapa alasan, seiring berjalannya waktu, vaksin menjadi kurang efektif. Jadi bagaimana para peneliti menghitung seberapa baik vaksin bekerja?
Tanpa mensyaratkan NIK, pemerintah memperbesar kesetaraan akses pada layanan dasar dan perlindungan yang sangat diperlukan sekarang dan nanti di masa pemulihan pandemi.
Upaya menangkal misinformasi di level individu dan platform perlu dibarengi dengan upaya kebijakan dan kebudayaan.
Memugar tatanan warisan masa lalu, memahami cita-cita yang sama, dan membuka ruang bersama.
Indonesia bisa berperan lebih jauh dalam tata kelola vaksin di dunia dan bidang lain dalam masalah kesehatan global.
Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan membuka work from Bali untuk pekerja dari seluruh dunia.
Hasil riset ini menunjukkan baik vaksin Pfizer dan AstraZeneca sangat efektif mencegah gejala berat terhadap varian alpha maupun delta.
Kebijakan luar negeri ini tidak lazim bagi Amerika Serikat yang sangat selama ini gencar mendukung dan mempromosikan hak-hak korporasi atas perlindungan kekayaan intelektual secara internasional.
Bahkan jika kita menemukan definisi tentang vaksin “terbaik”, kita tidak memiliki pilihan yang mewah, ketika persediaan vaksin terbatas.
Polemik hak paten telah turut menghambat distribusi vaksin COVID-19. Krisis ekonomi akibat pandemi turut pula menghambat prosesnya.
Tanggung jawab BPOM adalah meregulasi dan mengawasi obat dan makanan untuk melindungi publik atau konsumen, bukan demi kepentingan produsen atau peneliti obat.
Alih-alih mengancam dengan hukuman, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan persuasif dengan menegaskan makna program vaksinasi nasional sebagai suatu upaya gotong-royong untuk mengendalikan wabah.
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Penunjukan pesohor sebagai salah satu penerima pertama vaksin COVID-19 menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Sebenarnya, apa yang menjadi alasan pemerintah?
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Tanpa ada kerja sama antarprovinsi, virus corona akan berputar-putar di antara provinsi yang vaksinasinya tidak merata.
Sebuah prediksi dengan data awal Februari lalu dari Bloomberg menyatakan Indonesia butuh waktu 10 tahun untuk vaksinasi penduduk sebanyak itu jika penyuntikan vaksin hanya 60 ribu dosis per hari.


















