Harga rokok di Indonesia masih terjangkau. Menambah lapisan tarif cukai berisiko perbanyak pilihan rokok murah dan melemahkan pengendalian tembakau.
Articles on Rokok
Displaying 1 - 20 of 48 articles
Dampak kerugian kesehatan-ekonomi yang ditimbulkan akibat rokok jauh lebih besar daripada cukai. Namun, menunda kebijakan ini justru hanya akan memperburuk keadaaan.
Kebiasaan merokok suami lebih mudah diubah ketika laki-laki punya kesadaran aktif untuk berhenti.
Peredaran rokok ilegal tak ada kaitannya dengan cukai. Pemerintah sangat bisa menaikkan cukai sembari memberantas rokok ilegal untuk mengurangi jumlah perokok.
Sejumlah regulasi terbaru pengendalian tembakau tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2024. Namun, kita tetap harus mendorong pemerintah agar membuat aturan pengendalian tembakau yang lebih kuat.
Stres akibat bencana alam meningkatkan kebiasaan merokok para penyintas. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengadaan layanan psikososial dalam strategi manajemen bencana.
Merokok mengubah keseimbangan bakteri di mulut yang dapat memicu peradangan dan efek berbahaya lainnya pada tubuh.
Our recent study shows that the creation of local smoke-free areas has faced numerous challenges due to the complexities involved in translating national laws into local laws.
Film ini menyebarkan aura positif industri rokok dan mengekspor adiksi rokok lintas negara via streaming, yang minim regulasi.
Riset kami menjawab kelangkaan kajian yang menguak kandungan rokok berperasa di Indonesia secara komprehensif.
Kami menemukan sebagian besar video (98%) menggambarkan rokok elektrik secara positif. Lebih dari seperempat video jelas melanggar kebijakan konten TikTok dan mempromosikan produk vape untuk dibeli.
Meski meningkatkan pemantauan dan pengawasan itu penting, mengurangi ukuran pasar gelap mana pun bisa dibilang merupakan respons terkuat terhadap ancaman yang dituduhkan.
Kondisi ekonomi bukan satu-satunya alasan pekerja sektor informal mau membayar iuran JKN secara mandiri.
Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Generasi bebas asap rokok akan membantu mengatasi kesenjangan prevalensi merokok dan mengurangi kesenjangan (ketidakadilan) kesehatan yang diakibatkan dari merokok.
Indonesia butuh kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Itu bisa terwujud jika Indonesia meratifikasi FCTC dan mengadopsinya dalam undang-undang nasional.
Tempat penjualan di 42 negara mayoritas berpenghasilan rendah dan menengah menampilkan iklan rokok setinggi mata anak-anak.
Berhenti merokok mengarah pada kesehatan keseluruhan yang lebih baik pada usia berapa pun, dan terutama kesehatan jantung.
Akibat regulasi iklan rokok yang masih lemah di platform besutan Meta, para pengguna muda menjadi sasaran empuk para produsen untuk promosi rokok elektrik mereka.
Rokok elektrik merupakan masalah kesehatan masyarakat global, termasuk di Indonesia yang masih belum memiliki pengendalian tembakau yang komprehensif.
Top contributors
-
Lecturer in Department of Economics,, Universitas Indonesia
-
Postdoctoral Fellow at the Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins University
-
Lecturer in Global Health, City St George's, University of London
-
Senior lecturer, Universitas Udayana
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Professor in Public Health, University of Sydney
-
Associate professor, Universitas Ahmad Dahlan; Georgia State University
-
Professor in Public Health, University of Otago
-
Policy Researcher, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia
-
Lecturer at Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala
-
Professor of Public Health/Director, Tobacco Control Research Group, University of Bath
-
Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro
-
Health Economics Research Associate , Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
-
Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)