Peredaran rokok ilegal tak ada kaitannya dengan cukai. Pemerintah sangat bisa menaikkan cukai sembari memberantas rokok ilegal untuk mengurangi jumlah perokok.
Articles on Pengendalian tembakau
Displaying 1 - 20 of 29 articles
Perempuan sering diabaikan dalam program pengendalian tembakau di Indonesia. Alih-alih diberdayakan, perempuan justru sering ditempatkan pada stigma yang menjebak. Mengapa?
Vapes will be harder to access from today, but the restrictions are staged, with some due to roll out later in the year. Here’s what’s changing.
Film ini menyebarkan aura positif industri rokok dan mengekspor adiksi rokok lintas negara via streaming, yang minim regulasi.
Pasal-pasal terkait pemerataan tenaga kesehatan pun masih menjadi kontroversi, terutama terkait produksi tenaga kesehatan, pendidikan, standar kompetensi, dan posisi organisasi profesi.
Riset kami menjawab kelangkaan kajian yang menguak kandungan rokok berperasa di Indonesia secara komprehensif.
Kami menemukan sebagian besar video (98%) menggambarkan rokok elektrik secara positif. Lebih dari seperempat video jelas melanggar kebijakan konten TikTok dan mempromosikan produk vape untuk dibeli.
Meski meningkatkan pemantauan dan pengawasan itu penting, mengurangi ukuran pasar gelap mana pun bisa dibilang merupakan respons terkuat terhadap ancaman yang dituduhkan.
Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Generasi bebas asap rokok akan membantu mengatasi kesenjangan prevalensi merokok dan mengurangi kesenjangan (ketidakadilan) kesehatan yang diakibatkan dari merokok.
Indonesia butuh kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Itu bisa terwujud jika Indonesia meratifikasi FCTC dan mengadopsinya dalam undang-undang nasional.
Tempat penjualan di 42 negara mayoritas berpenghasilan rendah dan menengah menampilkan iklan rokok setinggi mata anak-anak.
Juul setuju untuk tidak menggunakan influencer berbayar di platform media sosial yang mempromosikan produk atas nama merek untuk uang kompensasi atau keuntungan lainnya.
Caranya, memasukkan melarang iklan tembakau luar ruang (OTA) dan tampilan produk tembakau di tempat penjualan (POS) ke dalam revisi peraturan KTR.
Rokok elektrik merupakan masalah kesehatan masyarakat global, termasuk di Indonesia yang masih belum memiliki pengendalian tembakau yang komprehensif.
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dilindungi oleh aturan. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman penanganan benturan dengan industri tembakau di lingkungan pemerintahan.
Perilaku merokok pada perempuan bukan lagi tentang kebebasan berekpresi dan perlawanan terhadap penindasan jika mereka selama ini menjadi obyek eksploitasi perusahaan rokok untuk meraup keuntungan.
Bagaimanapun, pelanggar HAM tidak pantas dipuji atau mendapat tempat di hati masyarakat.
Dari sudut pengetahuan dan kebijakan, Indeks 2020 mengkonfirmasi adanya pembentukan opini dan sekaligus manipulasi informasi di seputar konsumsi rokok sebagai suatu kegiatan yang normal.
Seharusnya pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) agar memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk mengendalikan tembakau.
Top contributors
-
Lecturer in Department of Economics,, Universitas Indonesia
-
Postdoctoral Fellow at the Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins University
-
Lecturer in Global Health, City St George's, University of London
-
Professor in Public Health, University of Sydney
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro
-
Professor in Public Health, University of Otago
-
Senior Research Fellow, School of Population Health, Curtin University
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Research Fellow in Public Health, University of Otago
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dosen Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Bengkulu
-
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
-
Asst. Prof at Faculty of Helath Sciences, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA and Ph.D Student at Faculty of Education and Psychology ELTE, Eötvös Loránd University
-
Associate Professor of Social and Behavioral Sciences, Rutgers University