Tantangan pemerintah bukan insentif pajak penghasilan saja, melainkan memastikan usaha kecil bertumbuh hingga membuka lapangan kerja formal.
Articles on Perpajakan
Displaying all articles
Jika pemerintah tak bisa berkompromi dengan pengelola parkir, aksi pungutan parkir liar dan premanisme justru berpotensi tetap merajalela.
Sejak 2019, pemerintah lebih banyak mengandalkan utang pembiayaan fiskal alih-alih mengoptimalkan penyerapan pajak atas properti atau laba perusahaan dan modal
Coretax, sistem pajak baru DJP, menuai keluhan wajib pajak akibat kendala teknis, menghambat administrasi, dan menantang transformasi digital publik Indonesia.
Selain peraturan semata, pemerintah perlu melakukan pendekatan tax morale untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
CC BY58 MB (download)
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hampir pasti bakal berlaku pada tahun 2025 mendatang. Kenaikkan ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan…
Layaknya hukum, diskriminasi perlakuan rezim perpajakan yang diterapkan pemerintah lebih ramah buat wajib pajak besar
Selama ini wajib pajak besar lebih sering mendapat insentif fiskal
Penelitian baru menunjukkan bahwa perusahaan mengalihkan catatan keuntungan mereka ke surga pajak, meskipun telah ada upaya global untuk menindak praktik tersebut.
Kasus penganiayaan Mario Dandy semakin membuat masyarakat skeptis dengan institusi perpajakan Indonesia. Namun, ada gap antara ekspektasi masyarakat dengan realitas sistem pajak yang ada.
Revolusi Industri 4.0 mengancam penyerapan tenaga kerja, dan kebijakan pajak bisa jadi solusi sementara. Namun, hal ini perlu dukungan kebijakan lainnya dari pemerintah.
Miliarder mendapatkan lebih banyak suara dalam mengarahkan isu-isu global. Saatnya kita menuntut tanggung jawab mereka dalam mengatasi kesejangan – dengan membebankan pajak yang lebih tinggi.
Jika RUU perpajakan ini disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka ada setidaknya enam perubahan yang akan terjadi dan berdampak pada wajib pajak perseorangan dan perusahaan.
Top contributors
-
PhD Researcher in Tax Law at School of Law, The University of Western Australia, The University of Western Australia
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
External Lecturer of Economics, University of Copenhagen
-
Fiscal Justice Program Manager at OXFAM in Indonesia - PhD in Development Policy and Management, University of Manchester
-
Associate Professor of Economics, University of California, Berkeley
-
Economic Researcher, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen Keuangan dan Bisnis Islam, Universitas Indonesia
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Assistant Program Coordinator of Network Organizing and Cooperation
-
Research associate professor, Center of Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana
-
Peneliti, Paramadina University
-
Assistant Professor of Transportation Engineering, Politeknik Negeri Bandung
-
PhD Student in Public Finance (Applied Economics), Central University of Finance and Economics (CUFE)