Pemerintah daerah bisa saja diminta menyediakan penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan presiden tentang pengungsi. Ini mungkin akan menemui tantangan dalam pelaksanaannya.
Articles on Pengungsi
Displaying 21 - 23 of 23 articles
Langkah pemerintah India baru-baru ini untuk mendeportasi warga Rohingya dari India menunjukkan diskriminasi berbasis agama di jantung kebijakan India soal pengungsi.
Sebuah peraturan presiden tentang pengungsi yang keluar Desember lalu menjunjung kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi.
Top contributors
-
Lecturer, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher of international migration at Research Canter for Politics (PRP-BRIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti dalam bidang Hubungan Internasional dan Isu Migrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti (researcher), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Professor, Bielefeld University
-
PhD candidate, The University of Queensland
-
Senior Fellow at the ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer at Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga
-
Peneliti ahli pertama
-
Lecturer, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer in Family Violence, Public Law and Human Rights, La Trobe University
-
PhD of Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University
-
Professor of History, University of Dayton
-
PhD Candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Lecturer, Universitas Hasanuddin