Registrasi SIM biometrik dapat memperkuat keamanan digital, tapi efektivitasnya bergantung pada perlindungan data, pengawasan, regulasi, dan literasi digital.
Articles on pelindungan data pribadi
Displaying all articles
Keputusan Indonesia menandatangani perjanjian dengan AS perihal transfer data membuka pintu pelanggaran hak privasi warga. DPR harus menolak ratifikasinya.
Pemerintahan Presiden Jokowi mencatatkan rentetan kasus kebocoran data dan peretasan. Meski UU PDP telah berlaku, Presiden terpilih Prabowo perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP.
UU Pelindungan Data Pribadi bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, kita perlu lembaga PDP yang kuat, berintegritas, dan bisa bekerjasama dengan para pemangku kepentingan.
