Pada fenomena Lebaran dan mudik di tengah wabah, agama merupakan bagian dari masalah dan juga solusi.
Articles on pandemi
Displaying 141 - 160 of 173 articles
Pada dasarnya perpu memiliki sifat kediktatoran. dan harus digunakan dengan sangat hati-hati.
Pengembangan pariwisata Bali saat ini masih kurang terencana. Hal ini terjadi karena tidak adanya masterplan atau rencana induk yang komprehensif.
Walau tidak miskin, masyarakat kelas menengah menjadi rentan di kala pandemi. Ketidaksetaraan akses kesehatan menjadi salah satu masalah.
Sebuah bagian besar dari hutang pemerintah Indonesia untuk memerangi COVID-19 adalah sebuah hutang 50 tahun dalam dolar AS. Ini bisa menjadi sebuah masalah besar di dekade yang akan datang.
Pandemi bukanlah kejadian alami melainkan disebabkan kegagalan penerapan sistem kesiapsiagaan sedari awal. Bahkan untuk mengakhirinya pun tidak lepas dari tensi politik global.
Di masa pandemi, pemidanaan beserta prosedurnya harus ditata ulang agar penegakan hukum dilakukan semata untuk mencegah penyebaran penyakit dan tetap menjamin HAM.
Selama membatasi hak dan kebebasan warga dalam situasi pandemi, pemerintah harus memenuhi kewajiban dalam bidang kesehatan.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi harus mengidentifikasi bangunan dengan aula besar, atau bahkan rumah-rumah penduduk dengan ukuran besar untuk mengkarantina semua kasus ODP, OTG dan +RT.
Pembedaan istilah justru bertentangan dengan upaya pembatasan dan berpotensi memperburuk penyebaran wabah.
Baik kucing maupun anjing dapat terinfeksi virus korona, akan tetapi kemungkinan mereka menulari Anda dan hewan lain sangat rendah.
Laporan resmi tentang epidemi flu Spanyol di Indonesia memberikan indikasi penyebaran virus di Jawa selama 1918-1919.
RUU Omnibus Law seharusnya ditunda di tengah pandemi karena tidak etis dan pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang lebih fundamental.
Ada peran media dalam proses pemberian stigma terkait COVID-19 di masyarakat
Saat ini Indonesia dalam persimpangan penting untuk mencegah perluasan COVID, dalam artikel ini 6 rekomendasi strategi berbasis bukti diajukan agar Indonesia mampu mengendalikan COVID tanpa lockdown.
Gugatan class action pertama di Indonesia terjadi pada 1987. Gugatan yang pertama menang terjadi di 2001.
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Terlalu sedikit dan terlalu banyak tidak baik.
Pada 2020, ancaman krisis keuangan datang dari peningkatan risiko kredit di sektor riil.
Top contributors
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Hospital Management Department Public Health Faculty,, Universitas Hasanuddin
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Dosen/Peneliti, Universitas Katolik Parahyangan
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
University of Washington
-
Researcher, Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikdasmen
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne Université, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS, MNHN, SU, EPHE, UA), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
-
Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Lecturer, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Senior lecturer, The University of Western Australia