Mengapa pemerintah memilih membangun puluhan ribu koperasi baru ketika pekerjaan rumah pada koperasi yang sudah ada belum selesai?
Articles on Koperasi Merah Putih
Displaying all articles
Kampung nelayan harus mempermudah akses kredit renovasi ataupun membangun rumah baru. Koperasi desa Merah Putih bisa menjadi tulang punggung untuk menggenjot pemulihan rumah nelayan sekaligus kegiatan mereka sehari-hari.
Pembangunan massal proyek Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih menuai respons publik di media sosial. Ini dapat dibaca sebagai bentuk pengawasan dan perlawanan warga terhadap kebijakan pemerintah.
KDMP lebih cocok menjadi agregator dan perantara dalam rantai nilai ekonomi desa: menjadi agregator produk pertanian dan UMKM desa.
Pemerintah menganggap seluruh desa di Tanah Air memiliki karakteristik pasar, permintaan, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia yang serupa satu sama lain.
Pengawasan obat-obatan dalam apotek merah putih berisiko makin longgar. Akibatnya, warga kian berisiko asal pakai obat.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berhenti total 2023. Padahal, hampir setengah layanan berada di wilayah rawan kekeringan. Presiden Prabowo Subianto mestinya menjadikan ini program prioritas, bukan hanya MBG dan Kopdes.
Koperasi Merah Putih menyedot Rp34,57 triliun dana kas daerah. Kebijakan ini berisiko membuat masyarakat desa kian sulit mengakses layanan kesehatan.
Prabowo mengklaim kebijakan ekonomi yang digagasnya merupakan perwujudan ide pembangunan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo. Padahal justru bertentangan.
Koperasi Merah Putih berpotensi membuka peluang korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
Koperasi Merah Putih diprediksi hanya mengejar angka kuantitas semata dibandingkan manfaat ekonomi yang bisa diberikan ke masyarakat
Top contributors
-
Lecturer, Institut Seni Indonesia Surakarta
-
PhD Candidate in Architectural Practice, UCL
-
Mahasiswa Doktoral Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Dosen Akuntansi Keuangan dan Publik, Universitas Lampung
-
Program Manager Policy and Strategic Litigation, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Associate Professor of Public Health, Monash University
-
Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University
-
Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Departemen Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas
-
Lecturer, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas
-
Dosen Pharmaceutical Chemistry, Universitas Andalas
-
Peneliti bidang kebijakan inovasi/inovasi wilayah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Mahasiswa
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)