Pemerintah harus memperhatikan hak-hak asasi tenaga kesehatan
Articles on dokter
Displaying 41 - 58 of 58 articles
Meski banyak manfaat, pelayanan perawatan virtual belum didukung regulasi dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
Kebijakan di level makro yakni memastikan tidak terjadinya penumpukan kasus di masyarakat adalah langkah kunci lain sebagai upaya proteksi terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit.
Terbatasnya alat pelindung Diri (APD), ketakutan menjadi sumber penularan bagi keluarga dan orang terdekat, dan ketakutan tertular COVID-19 menjadi sumber dari kecemasan mereka.
Perbedaan yang signifikan dalam kuantitas dan kualitas fasilitas dan layanan rumah sakit untuk perawatan COVID-19 telah berkontribusi pada peningkatan risiko bagi pekerja medis.
Setelah hampir setahun perang melawan COVID-19, penyebab tingginya angka kematian tenaga kesehatan menjadi jauh lebih kompleks.
Masih ada “area abu-abu” dalam praktik telemedicine, masalah keamanan data transaksi dan penggunaan potensi pemanfaatan big data kesehatan untuk peningkatan kesehatan penduduk secara tepat.
Baik pada masa normal maupun wabah, apoteker memberikan pelayanan kefarmasian yang tak tergantikan.
Dokter keluarga punya peran penting untuk mendiagnosis yang tepat sekaligus memberikan pendidikan yang benar kepada para pasiennya agar masyarakat patuh protokal pencegahan COVID.
Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan distribusi APD di dalam negeri berjalan lancar dan mencukupi, mengontrol harga di pasaran. Tenaga kesehatan harus benar pakai APD.
Pemerintah belum menyediakan data terbuka yang memuat pelaporan jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus corona dalam 70 hari terakhir, setelah pengumuman kasus pertama.
Kemampuan menahan laju penderita yang tidak perlu perawatan di RS menjadi salah satu strategi utama yang dapat ditempuh untuk menghindari runtuhnya sistem layanan kesehatan.
Angka kematian di Indonesia per 25 Maret akibat COVID menempati urutan tertinggi (58 kasus kematian) di kawasan ASEAN.
Peran gender yang tidak dipertanyakan dan dibebankan kepada tenaga kesehatan perempuan memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan karier mereka.
Antibiotik hanya memiliki sedikit manfaat atau bahkan tidak sama sekali terhadap infeksi saluran pernapasan pada anak.
Kebijakan pemberian insentif atau wajib pengabdian memang dapat meningkatkan rekrutmen dokter di pedesaan tapi kurang kuat untuk menahan dokter tetap bekerja di daerah pedalaman dalam jangka panjang.
Dokter Indonesia sering menduduki posisi yang paling tidak diinginkan dalam layanan kesehatan dan menerima gaji jauh lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di Eropa.
Perempuan perlu hadir dalam buku-buku sains anak untuk mendemonstrasikan bahwa seluruh bidang sains juga dapat dicapai oleh perempuan.
Top contributors
-
Assistant lecturer, Department of Family and Community Medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Hospital Management Department Public Health Faculty,, Universitas Hasanuddin
-
Lecturer, Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas
-
Researcher and Government Relations Officer, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
-
Peneliti, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
-
Researcher and Senior for Government Relations Officer, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher and Government Relation Lead, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
-
Professor of Management, Monash University
-
Lecturer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
-
Staff Pengajar Departemen Biologi Kedokteran, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Research Associate, Center for Public Mental Health, Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in Department of Health Policy and Management, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Management, Monash University
-
Academic Skills Tutor, School of Art, Design and Architecture, University of Huddersfield