Kami mengusulkan opsi evaluasi 39 proyek PLTU baru dengan total kapasitas sekitar 13 ribu megawatt (MW) dalam rencana kelistrikan PT PLN.
Articles on batu bara
Displaying 21 - 38 of 38 articles
Pensiun dini PLTU dan investasi energi bersih jadi fokus pembiayaan pemerintah, tapi keadilan transisi harus diperhatikan agar tak rugikan masyarakat dan pekerja.
Jika dilihat lebih dalam, program biodiesel dan co-firing PLTU justru berisiko merusak langkah Indonesia memangkas emisi gas rumah kaca.
Pola operasi yang disebut ‘PLTU fleksibel’ ini memungkinkan penambahan pasokan pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem ketenagalistrikan, sehingga emisi CO2 bisa dikurangi.
Penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas merupakan terobosan dalam menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Namun, tetap ada faktor-faktor yang perlu ditelisik secara kritis.
Tanpa upaya yang agresif mengurangi penggunaan bahan bakar fossil dan menambah kapasitas energi bersih, program PEN justru menciptakan masalah baru.
Total pembiayaan luar negeri untuk PLTU di Indonesia mencapai Rp 243 triliun. Sedangkan pembiayaan proyek listrik energi terbarukan hanya sebesar Rp 14,3 triliun.
Hilirisasi batubara lebih konsumtif terhadap batubara dibandingkan PLTU. Produknya lebih mahal dan mencemar dibandingkan produk yang digantikannya. Namun, pemerintah memberikan karpet merah.
Pendanaan karbon dapat membantu transisi energi batu bara ke energi terbarukan.
Emisi kendaraan listrik bisa jadi lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional jika pembangkitan listrik masih menggunakan dari batu bara atau energi fosil lainnya.
Rancangan beleid energi baru terbarukan masih menyisakan banyak masalah sehingga RUU tersebut layak dibatalkan.
Studi IESR menunjukkan Indonesia dapat mencapai bebas karbon pada 2050. Namun upaya ini masih terkendala kebijakan.
Penghentian pembangunan PLTU pada tahun 2025 akan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia.
Para akademisi terkemuka, termasuk mantan ketua IPCC, mendukung pemerintah di seluruh dunia menggunakan konsep emisi nol bersih sebagai “greenwash” atas lemahnya komitmen mengatasi pemanasan global.
Terletak di Samudra Pasifik dan garis khatulistiwa, Indonesia memiliki lumayan banyak pilihan energi terbarukan karena sumber energi matahari, air, dan panas bumi yang berlimpah, tetapi potensinya tetap belum tersentuh.
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Beberapa negara penghasil batu bara, seperti Jerman dan Spanyol, sedang melakukan paket transisi utama yang adil. Namun, negara-negara lain kurang berhasil.
Walaupun struktur politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, implementasi dari regulasi yang berkaitan tidak sebaik di atas kertas.
Top contributors
-
Director of Research and Innovation, Institute for Essential Services Reform
-
Researcher, Institute for Essential Services Reform
-
Direktur Eksekutif, Institute for Essential Services Reform
-
Peneliti, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Emeritus Professor in Environmental Sciences, University of East Anglia
-
Transport & energy economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
-
Chairman, Indonesian Academy of Sciences
-
Researcher, Traction Energy Asia
-
Senior Lecturer, School of Business and Management ITB
-
Phd Candidate, School of Engineering, Australian National University
-
Junior Researcher, Universitas Gadjah Mada
-
Graduate Student, Technical University of Munich
-
Lecturer, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, ARC Training Centre for the Global Hydrogen Economy, Particles and Catalysis Research Laboratory, UNSW