Melalui pertanian lestari, perempuan bisa memastikan anggota keluarga mendapatkan asupan makanan sehat tanpa mencederai alam sebagai sumber penyedianya.
- Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Mari kita tengok sejarah semantik kata ‘kebijakan’.
Akademisi perempuan Indonesia harus menanggung beban dan tanggung jawab tambahan karena bekerja dari rumah dan juga semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh universitas.
While having to carry the added burdens and responsibilities of working from home, Indonesian female academics are also sidelined by policies in universities.
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Pembuatan kebijakan di Indonesia didominasi oleh riset yang lemah secara teoretis, tanpa tradisi penilaian sejawat yang kuat, dan tidak memiliki kebebasan akademik besar.
Indonesian policymaking is predominantly informed by research with poor theoretical engagement, with no strong tradition of peer review and with legal threats to academic freedom.
Contact Zulfa for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Article Feed
- ORCID
- Joined
