Pengembangan geotermal di Indonesia picu berbagai dampak buruk dan pelanggaran HAM yang merugikan warga lokal. Namun, pemerintah dan perusahaan justru mengabaikannya.
- Peneliti Hak Asasi Manusia dan Dosen Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Warga terdampak bencana Sumatra dapat menggugat pemerintah ke pengadilan. Gugatan bisa diajukan melalui pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri .
Ketika para korban PHK akibat penyelesaian kasus kepailitan benar-benar membutuhkan tangan negara, negara justru membiarkan penderitaan dan kerugian HAM menumpuk.
IEU-CEPA membuka akses ekspor besar bagi Indonesia, namun menuntut reformasi menyeluruh pada tata kelola industri, agar sesuai dengan standar Uni Eropa.
Skor berkisar 0,1 dari skala 0-1, PUSHAM UII menilai bahwa performa HAM pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama suram dari sisi peraturan perundang-undangan.
Contact Sahid for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Article Feed
- Joined
