Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
- Dosen dan Peneliti, Setara Institute
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Rencana menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga pemerintah lain tidak hanya mencoreng semangat reformasi tapi juga bermasalah landasan hukumnya.
Contact Ikhsan for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Location: Jakarta, Indonesia
- Website
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ikhsan-yosarie-958593154/?originalSubdomain=id
- Article Feed
- ORCID
- Joined
