Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
Setara Institute
Links
Articles
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Komnas Perempuan telah mewujudkan diri sebagai tempat berteduh dan bersandar bagi perempuan maupun kelompok marjinal lain.
Kekerasan di Papua – baik langsung maupun struktural – harus segera dihentikan dan pemerintah pusat harus memperbaiki hubungn dengan rakyat Papua.
Rencana menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga pemerintah lain tidak hanya mencoreng semangat reformasi tapi juga bermasalah landasan hukumnya.
Prinsip-prinsip tanpa kekerasan dalam berdemokrasi masih perlu mendapat dukungan masyarakat, pemerintah, dan media.
