Perayaan kemerdekaan yang meriah berhadapan dengan penderitaan korban bencana. Empati negara bukan sekadar sikap, tetapi harus tercermin dalam prioritas kebijakan.
- Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
Dengan memangkas anggaran perpustakaan, negara telah menutup ruang berkembangnya kapabilitas sumber daya manusia.
Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Kebijakan kontroversial dipicu minimnya pakar di lingkaran istana. Presiden butuh pakar independen yang berani mengoreksi kekeliruan, bukan sekadar loyal.
Negara sebaiknya dipimpin oleh mereka yang bermental sipil cendekia, bukan militer.
Mengapa politikus bermasalah sulit mundur dari jabatannya, meski tekanan publik besar? Ini bukan hanya tentang kesadaran moral, tapi juga sistem politik yang elitis.
Beberapa pekerjaan di parlemen bisa dieksekusi oleh AI. Bisakah teknologi menggantikan anggota dewan?
Selain memantik ketimpangan ekonomi, Negara predatoris juga merusak konsep hakiki legitimasi politik dan hukum yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak
Reformasi total kepolisian harus dilakukan, tapi tidak mudah karena kuatnya resistensi internal Polri dan lemahnya kemauan pemerintah maupun parlemen.
Prabowo mengklaim kebijakan ekonomi yang digagasnya merupakan perwujudan ide pembangunan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo. Padahal justru bertentangan.
Contact Febby for
- General
- Media request
- Speaking request
- Consulting / Advising
- Research collaboration
- Research supervision
- Article Feed
- ORCID
- Joined
